WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah ancaman konflik kawasan yang bisa meledak sewaktu-waktu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump menahan diri dan menunda rencana serangan militer terhadap Iran, Kamis (16/1/2026).
Kekhawatiran Israel dan sejumlah negara Arab muncul karena serangan Amerika dikhawatirkan akan dibalas Iran dengan menghantam target di kawasan, termasuk Israel dan pangkalan militer AS.
Baca Juga:
Machado Klaim Serahkan Nobel Perdamaian ke Trump dalam Pertemuan Politik
“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel telah meminta Presiden Trump untuk menunda rencana serangan militer Amerika terhadap Iran,” kata seorang pejabat senior Amerika Serikat, dikutip The New York Times, Kamis (16/1/2026).
Netanyahu diketahui berbicara langsung dengan Trump pada Rabu (15/1/2026), bertepatan dengan pernyataan Trump yang mengklaim menerima informasi dari “sumber yang sangat penting di pihak lain” bahwa Iran telah menghentikan pembunuhan terhadap pengunjuk rasa dan menunda eksekusi.
Sinyal tersebut ditafsirkan sebagai indikasi Trump mulai menarik rem atas opsi serangan militer terhadap Iran yang selama beberapa hari terakhir dipertimbangkannya.
Baca Juga:
Trump Mulai Nikmati Minyak Venezuela, Penjualan Perdana Tembus Rp 8,4 Triliun
Meski demikian, seorang pejabat senior AS menegaskan pada Rabu malam (15/1/2026) bahwa Trump belum sepenuhnya menutup opsi militer yang diajukan para komandannya.
“Keputusan akan bergantung pada langkah berikutnya dari badan keamanan Iran terkait protes massal,” ujar pejabat tersebut.
Tekanan untuk menahan diri juga datang dari Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Mesir yang secara aktif meminta Washington tidak menyerang Iran.
Seorang pejabat negara Teluk Arab mengungkapkan bahwa para pejabat senior dari keempat negara itu telah menelepon pejabat AS selama dua hari terakhir untuk menegaskan bahwa serangan Amerika berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.
Pada saat yang sama, negara-negara Arab tersebut juga menyampaikan pesan ke Teheran agar tidak menyerang negara kawasan jika Amerika Serikat tetap melancarkan serangan.
Koordinasi pesan antara Washington dan Teheran dilakukan secara paralel oleh negara-negara tersebut, kata pejabat itu, diperkuat oleh keterangan dua diplomat kawasan.
“Kami percaya pada dialog dan kami percaya pada penyelesaian perselisihan apa pun di meja perundingan,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir dalam forum mineral di Riyadh.
Selain berbicara dengan Trump, Netanyahu juga melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden AS JD Vance pada Selasa (14/1/2026), bertepatan dengan rapat internal Gedung Putih yang membahas opsi militer.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membenarkan adanya komunikasi Trump dengan Netanyahu, namun menolak mengungkapkan rinciannya.
Leavitt juga menyampaikan bahwa pemerintah AS menerima laporan Iran menunda eksekusi, mengulang pernyataan Trump sehari sebelumnya.
“Presiden dan timnya telah menyampaikan kepada rezim Iran bahwa jika pembunuhan terus berlanjut, akan ada konsekuensi yang serius,” kata Leavitt.
Pejabat pertahanan Israel menilai intensitas pembunuhan terhadap pengunjuk rasa di Iran mulai menurun akibat tindakan keras pemerintah dan pemutusan internet nasional sejak Ahad (12/1/2026).
Gelombang protes anti-pemerintah yang berlangsung sejak akhir Desember itu disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Iran.
Iran sempat menutup wilayah udaranya untuk penerbangan komersial pada Rabu malam (15/1/2026) sebelum akhirnya dibuka kembali.
Di sela potensi penundaan serangan, Pentagon memanfaatkan waktu untuk mengirim tambahan persenjataan dan sistem pertahanan ke kawasan Timur Tengah.
Kapal induk Abraham Lincoln beserta kapal pengawalnya berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah dengan estimasi waktu sekitar satu minggu.
Selain itu, sejumlah pesawat tempur, pesawat serang, dan pesawat pengisi bahan bakar mulai dialirkan ke kawasan, sebagian besar dari Eropa.
Pentagon juga memperkuat sistem pertahanan udara, termasuk pengiriman rudal pencegat untuk melindungi pangkalan strategis seperti Al Udeid di Qatar.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi kemungkinan balasan Iran jika Amerika Serikat menyerang, termasuk serangan ke pangkalan AS di Qatar, Irak, Suriah, maupun ke Israel.
Iran sebelumnya menembakkan banyak rudal balistik ke Israel dalam perang 12 hari pada Juni, ketika AS ikut menyerang tiga situs nuklir Iran.
Sebagian rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menyebabkan korban sipil.
Sebagai balasan atas serangan AS, Iran juga meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Al Udeid yang menampung sekitar 10.000 tentara Amerika, tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dalam beberapa hari terakhir, Pentagon sempat memindahkan sebagian pasukan dan peralatan dari pangkalan tersebut sebelum menurunkan kembali tingkat kewaspadaan.
Situasi di Iran tetap sulit dipantau karena pemutusan internet nasional.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan ratusan hingga ribuan pengunjuk rasa tewas akibat penindakan aparat.
The New York Times melaporkan dua pejabat Iran menyebut sedikitnya 3.000 orang tewas.
HRANA mencatat lebih dari 2.500 korban jiwa, sementara lembaga HAM berbasis di Norwegia melaporkan lebih dari 3.400 orang tewas dan ribuan luka.
Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mengonfirmasi satu warga negaranya termasuk di antara korban.
Trump sejak 2 Januari menyatakan dapat memerintahkan serangan jika Iran terus merugikan pengunjuk rasa.
Ia bahkan menulis di media sosial pada Selasa (14/1/2026) agar pengunjuk rasa mengambil alih lembaga pemerintah.
Pengadilan Iran kemudian menyatakan belum menjatuhkan hukuman mati kepada Erfan Soltani, pengunjuk rasa yang sebelumnya dilaporkan akan segera dieksekusi.
“Ini adalah kabar baik,” kata Trump di media sosial pada Kamis (16/1/2026).
“Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Para analis menilai pemerintah Iran kini berupaya membedakan antara pengunjuk rasa biasa dan kelompok yang dituduh sebagai perusuh atau teroris.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
