WAHANANEWS.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri pada 2006, Indonesia akan memimpin langsung jalannya sidang utama badan hak asasi manusia dunia tersebut.
Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 dan akan membahas berbagai isu kemanusiaan global yang kian kompleks.
Baca Juga:
Saat Indonesia Mengecam, Delegasi Israel Tunjukkan Sikap Tak Respek di DK PBB
Mengutip keterangan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Jumat (20/2/2026), sejumlah isu tematik yang akan diangkat mencakup pencegahan sunat perempuan, promosi budaya damai, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta perlindungan hak anak.
Selain isu tematik, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bersama sejumlah negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah.
Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, dan Palestina turut masuk dalam agenda pembahasan sidang kali ini.
Baca Juga:
Ketegangan di Selat Hormuz, Kapal RI Masih ‘Parkir’, Thailand Sudah Jalan
PTRI Jenewa menyebut lebih dari 100 pejabat negara telah mengonfirmasi kehadiran dalam Sidang ke-61 tersebut, termasuk dua kepala negara yang dijadwalkan hadir langsung.
Keduanya adalah Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Sidang akan diawali dengan segmen tingkat tinggi pada 23 hingga 25 Februari 2026 yang menjadi panggung awal bagi kepemimpinan Indonesia.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama sidang tersebut.
“Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian keterangan tertulis PTRI Jenewa yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Momentum ini menjadi semakin penting karena sidang berlangsung bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB di tengah lanskap geopolitik global yang memanas serta tekanan finansial terhadap sistem multilateral PBB.
Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB disebut akan tetap berpegang pada mandatnya dengan menjaga ruang dialog yang inklusif dan memperkuat kerja sama demi pemajuan HAM yang setara.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” yang dimaksudkan sebagai komitmen membangun lembaga HAM yang inklusif serta menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif.
Dalam kesempatan itu, Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari agenda nasional Presiden Prabowo Subianto.
Ditegaskan pula bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak merupakan bagian esensial dari perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
