WAHANANEWS.CO, Jakarta - Negara-negara Eropa semakin intens menjalin koordinasi dengan Ukraina untuk merumuskan proposal gencatan senjata dalam perang melawan Rusia.
Proposal tersebut berupaya menciptakan langkah konkret menuju penghentian sementara konflik, dengan mengikuti garis pertempuran yang berlaku saat ini sebagai titik awal negosiasi.
Baca Juga:
Ini 4 Negara Eropa Pengimpor Batubara RI
Inisiatif ini memadukan berbagai ide yang pernah dibahas sebelumnya, namun kini difokuskan untuk memperkuat peran sentral Amerika Serikat dalam proses perdamaian.
Melansir Reuters, Rabu (22/10/2025), rancangan proposal mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” yang akan memantau dan mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata.
Dewan ini direncanakan akan dipimpin langsung oleh Presiden AS Donald Trump, dengan mandat untuk memastikan bahwa proses perdamaian berjalan sesuai komitmen para pihak.
Baca Juga:
Teriak Anti-Nato, 80.000 Demonstran Banjiri Jantung Uni Eropa
Para penasihat keamanan nasional di sejumlah negara Eropa tengah berupaya memastikan agar keterlibatan Washington tetap kuat dan berkelanjutan.
Para pemimpin Eropa pun mendesak Amerika Serikat untuk mendorong gencatan senjata segera di Ukraina, mengingat situasi di medan tempur yang masih terus menelan korban.
Menurut sumber diplomatik, garis pertempuran yang ada saat ini akan dijadikan dasar utama dalam pembicaraan masa depan.
Namun, di sisi lain, Rusia masih bersikukuh dengan tuntutannya agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah sebelum kesepakatan gencatan senjata dapat diterapkan.
Sebagai bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas, sekitar 35 negara sekutu Ukraina dijadwalkan bertemu di London pada Jumat (24/10/2025) dalam KTT yang difokuskan pada dukungan jangka panjang terhadap Kyiv.
Tidak menutup kemungkinan, Presiden Donald Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa minggu mendatang untuk membahas langkah konkret menuju perundingan damai.
Beberapa diplomat Eropa membenarkan bahwa proposal tersebut memang sedang dalam tahap finalisasi. Ide pembentukan dewan perdamaian disebut dimodelkan berdasarkan “20 poin AS di Gaza”, yang sebelumnya diajukan dalam konteks berbeda.
Setelah gencatan senjata tercapai, tahap berikutnya akan difokuskan pada negosiasi mengenai status wilayah, dengan penegasan bahwa wilayah yang kini diduduki Rusia tidak akan diakui secara hukum sebagai bagian dari Rusia.
Rancangan ini juga menambahkan sejumlah elemen baru dibandingkan upaya sebelumnya pada Mei dan Agustus lalu.
Namun demikian, sejauh ini Moskow belum menunjukkan tanda-tanda perubahan sikap terhadap proposal tersebut.
Selain menghentikan pertempuran, proposal juga mengatur sejumlah langkah kemanusiaan, termasuk pengembalian anak-anak Ukraina yang dideportasi ke Rusia dan pertukaran tahanan.
Di sisi lain, proposal memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, seperti memastikan keberadaan militer yang tangguh serta dukungan finansial besar untuk rekonstruksi pascaperang.
Sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang, dokumen itu juga memuat peta jalan menuju keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.
Sementara itu, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap jika Moskow memenuhi seluruh komitmen yang disepakati.
Sebagian aset Rusia yang dibekukan pun akan digunakan untuk membayar kompensasi dan ganti rugi kepada Ukraina.
Keseluruhan proposal ini menunjukkan upaya bersama antara Eropa dan Ukraina untuk membangun mekanisme penyelesaian damai yang kredibel.
Dengan tetap menempatkan Amerika Serikat sebagai mediator utama, Eropa berharap proses ini bisa menjadi langkah awal menuju berakhirnya perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
