WAHANANEWS.CO, Jakarta - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Malaysia memanas setelah Washington memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS guna meminta penjelasan terkait kebijakan Kuala Lumpur terhadap warga negara Israel.
Mengutip Reuters, Jumat (25/7/2026), Kementerian Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia Muhammad Shahrul Ikram Yaakob setelah muncul kontroversi mengenai penolakan Malaysia terhadap warga negara Israel.
Baca Juga:
Fomca: Praktik Estetika Ilegal Ancam Reputasi Wisata Medis Malaysia
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan kepada media pemerintah Bernama bahwa sang duta besar telah menjelaskan kepada pejabat AS bahwa kebijakan Malaysia yang tidak mengakui Israel bukanlah hal baru.
"Itu selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," ujar Mohamad Hasan.
Ia menjelaskan polemik bermula ketika seorang individu berkewarganegaraan ganda AS dan Israel memasuki Malaysia menggunakan paspor AS. Setelah pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa orang tersebut juga memiliki kewarganegaraan Israel, pemerintah Malaysia memintanya meninggalkan negara itu.
Baca Juga:
Polisi Bongkar Jaringan Vape Narkoba, Seorang Kurir Ditangkap di Hotel
Malaysia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Negara tetangga RI itu, selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal perjuangan Palestina.
Sebenarnya, perselisihan ini bermula dari sorotan terhadap Network School, komunitas digital nomad yang didirikan investor asal AS Balaji Srinivasan di Malaysia. Komunitas tersebut menjadi sasaran kritik setelah pengguna media sosial menuduh terdapat peserta berkewarganegaraan Israel di dalamnya.
Pemerintah Malaysia kemudian melakukan penyelidikan keimigrasian dan menyatakan seluruh peserta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun, otoritas tetap menutup kegiatan Network School pada Selasa lalu.
Kontroversi tersebut memicu reaksi keras di Washington. Delapan anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang berisi kecaman terhadap rencana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk melacak dan segera mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di Malaysia.
Para anggota Kongres juga mendesak Departemen Luar Negeri AS meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia. Bahkan, mereka meminta memutus pendanaan program International Military Education and Training (IMET), yaitu program pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia, apabila kebijakan tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 15 hari.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
