WahanaNews.co | Presiden Recep Tayyip Erdogan berhasil memenangkan putaran kedua pemilu Turki pada Minggu (28/5/23) meski sempat diprediksi kalah dari rival terberatnya, Kemal Kilicdaroglu.
Dengan kemenangan ini, Erdogan yang telah berkuasa selama 20 tahun akan melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden hingga 2028.
Baca Juga:
Indonesia dan Turki Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekspor Komoditas Pertanian
Banyak pihak menganggap Erdogan menghadapi tekanan berat dalam pemilu kali ini karena berlangsung kala Turki menghadapi berbagai tantangan.
Mulai dari inflasi terbesar dalam 24 tahun terakhir, krisis nilai mata uang lira, biaya hidup meroket, hingga gempa dahsyat yang menewaskan hampir 50 ribu orang lebih.
Terlepas dari itu, Erdogan tampak masih jadi yang terfavorit bagi warga Turki yang masih didominasi oleh pemilih konservatif.
Baca Juga:
Trump Tegaskan Warga Palestina yang Pergi dari Gaza Tak Bisa Kembali
Bagaimana karier politik Erdogan bisa menjadikannya pemimpin Turki selama dua dekade lebih?
Erdogan terjun ke politik sejak kuliah. Pada 1976, Erdogan bergabung dengan Serikat Nasional Mahasiswa Turki, sebuah kelompok mahasiswa anti-komunis. Di tahun yang sama, Erdogan juga didapuk sebagai pemimpin kelompok pemuda partai Islam MSP di Beyoglu hingga 1980.
Erdogan muda juga menjadi eksekutif dan konsultan senior sebuah perusahaan saat kudeta militer 1980 berlangsung. Saat itu, partai politik di Turki dimusnahkan.
Pada 1983, Erdogan mulai bergabung dengan Partai Kesejahteraan Islam. Singkat cerita, Erdogan mulai mencalonkan diri sebagai anggota parlemen daerah Istanbul pada 1986 dari partai tersebut meski gagal.
Tiga tahun kemudian, Erdogan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Beyoglu namun kalah di posisi kedua dengan meraup 22,8 persen suara. Namun, pada 1991, Erdogan terpilih menjadi anggota parlemen meski dilarang aktif karena pemilihan preferensial.
Dikutip Associated Press, pada 1994, Erdogan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Istanbul dari Partai Kesejahteraan Islam dan menang.
Pada 1997, Erdogan pernah divonis penjara empat bulan karena terbukti "menghasut kebencian" dengan membaca puisi yang menurut pengadilan melanggar hukum sekuler di Turki.
Hubungan Erdogan dengan Partai Kesejahteraan Islam pun merenggang hingga akhirnya ia keluar dari partai tersebut pada Agustus 2001. Erdogan lantas membentuk partai konservatif reformis Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di tahun yang sama.
Hanya setahun setelah AKP terbentuk, partai itu menang mayoritas suara dalam pemilihan umum pada November 2022. Namun, saat itu, Erdogan terjegal kasus pidana penjara sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai perdana menteri.
Saat itu, Turki masih menerapkan sistem demokrasi parlementer di mana perdana menteri berperan sebagai pemimpin eksekutif sekaligus yang paling berkuasa dalam mengambil keputusan.
Pada 2003, Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen melalui pemilihan khusus. Keterpilihannya itu berlangsung usai larangan berpolitik bagi Erdogan resmi dicabut.
Erdogan langsung menggantikan koleganya dari AKP sebagai perdana menteri Turki lima hari kemudian.
Pada 2007, Erdogan kembali memenangkan pemilihan umum dengan meraih 46,6 persen suara.
Sekitar September 2010, Erdogan juga memenangkan sebuah refendum untuk perubahan konstitusi yang mengizinkan pemerintah menunjuk hakim-hakim pengadilan tinggi, melemahkan kekuatan militer, dan memastikan presiden dipilih melalui pemilu, bukan parlemen.
Pada Juni 2011, Erdogan dan partainya kembali menang pemilu dengan 49.8 persen suara terlepas dari kritik oposisi yang menilai pemerintahan Erdogan semakin menjauh dari sekular.
Sekitar Agustus 2014, Erdogan benar-benar menunjukkan taringnya dengan tetap keluar sebagai pemenang dalam pemilu langsung pertama dalam sejarah.
Dalam periode kali ini, Erdogan benar-benar mendapat ujian besar. Pertama, partai AKP kalah mayoritas suara dalam pemilu parlementer pada Juni 2015.
Meski kembali menjadi mayoritas partai di parlemen usai memenangkan pemilu sela, pemerintahan Erdogan di tahun itu menghadapi banyak rintangan seperti serangkaian serangan bom bunuh diri.
Pada Juli 2016, Erdogan juga dihadapkan oleh upaya kudeta militer meski gagal. Erdogan menyalahkan mantan sekutu yang kini menjadi musuh bebuyutannya, Fethullah Gulen sebagai dalang dibalik upaya kudeta.
Sejak itu, Erdogan memerintahkan penangkapan dan razia besar-besaran terhadap anggota serta pengikut Gullen.
Pada April 2017, Erdogan berhasil meloloskan referendum perubahan sistem politik Turki dari demokrasi parlementer menjadi presidensial.
Para pengkritik dan oposisi menilai referendum itu merupakan upaya Erdogan untuk menerapkan aturan one man rule atau pemerintahan yang hanya dikuasai secara absolut oleh satu orang atau otoriter.
Walau Erdogan semakin mengumpulkan banyak musuh, ia tetap menjadi pemimpin favorit Turki. Pada Juni 2018, Erdogan tetap memenangkan pilpres dengan 52,59 persen suara.
Ini menjadikan Erdogan sebagai presiden pertama Turki dengan kekuasaan eksekutif.
Erdogan pun kembali memperpanjang kekuasaan hingga 2028 dengan memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu.[eta]
