WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk membantu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan mengucurkan bantuan senilai 45 juta dollar AS atau sekitar Rp 757 miliar.
Bantuan ini ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang dinilai masih rentan, menyusul kembali meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara.
Baca Juga:
Wow! AS Siap Bayar Warga Greenland Hingga Rp 2,6 Miliar per Orang demi Lepas dari Denmark
Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi Washington dalam meredam konflik bersenjata di Asia Tenggara.
Sebagai bagian dari langkah konkret, pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur, Michael DeSombre, melakukan kunjungan langsung ke Thailand dan Kamboja guna membahas mekanisme penyaluran serta implementasi bantuan di lapangan.
Dalam keterangannya, DeSombre memaparkan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada tiga sektor utama.
Baca Juga:
Trump Tarik AS dari 66 Organisasi Internasional dalam Satu Dekrit
Sebesar 20 juta dollar AS dialokasikan untuk memberantas perdagangan narkoba serta kejahatan penipuan daring (online scam) yang marak terjadi di wilayah perbatasan Kamboja.
Sebanyak 15 juta dollar AS akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat bentrokan bersenjata beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, 10 juta dollar AS disiapkan untuk mendukung program pembersihan ranjau darat di sepanjang garis perbatasan Thailand-Kamboja.
“Amerika Serikat akan terus mendukung Pemerintah Kamboja dan Thailand saat mereka menerapkan Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur, dan membuka jalan bagi kembalinya perdamaian, kemakmuran, serta stabilitas bagi rakyat mereka dan kawasan ini,” ujar DeSombre pada Jumat (9/1/2026), dikutip dari kantor berita AFP.
Upaya AS Perkuat Perdamaian Thailand–Kamboja
Langkah penguatan gencatan senjata ini merujuk pada kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Thailand dan Kamboja di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Oktober 2025 di Malaysia, ketika negara tersebut menjabat sebagai Ketua ASEAN.
Namun demikian, kondisi keamanan di lapangan masih tergolong fluktuatif dan rawan eskalasi.
Bentrokan berskala besar sempat kembali terjadi pada bulan lalu sebelum kedua negara akhirnya menyepakati gencatan senjata terbaru pada 27 Desember 2025.
Pemerintah Thailand sebelumnya menuduh Kamboja melanggar kesepakatan tersebut melalui tembakan yang diklaim sebagai insiden tidak disengaja.
Sebaliknya, pihak Kamboja mendesak Thailand agar menarik pasukannya dari wilayah perbatasan yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Phnom Penh.
Konflik yang telah berlangsung lama antara dua negara bertetangga ini berakar dari sengketa penetapan batas wilayah sepanjang sekitar 800 kilometer, yang merupakan peninggalan masa kolonial.
Perselisihan tersebut tidak hanya menyangkut batas teritorial, tetapi juga melibatkan klaim atas situs reruntuhan candi kuno yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.
Presiden Trump secara terbuka menyebut keberhasilan mendorong perdamaian Thailand-Kamboja sebagai salah satu capaian utama kebijakan luar negerinya.
Presiden ke-47 Amerika Serikat itu bahkan berulang kali mengklaim bahwa perannya dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional menjadikannya layak meraih Hadiah Nobel Perdamaian.
Kucuran bantuan terbaru ini juga menandai perubahan sikap Washington yang cukup signifikan.
Sebelumnya, pemerintahan Trump dikenal ketat dalam memangkas anggaran bantuan luar negeri, termasuk membekukan dana pembersihan ranjau untuk Kamboja.
Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa bantuan internasional hanya akan diberikan untuk program yang dinilai selaras dengan kepentingan langsung Amerika Serikat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
