WahanaNews-Banten | Sejumlah media asing menyoroti aksi demo mengecam Singapura yang dilakukan oleh pendukung pengkhotbah Indonesia Ustaz Abdul Somad (UAS) beberapa waktu lalu di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Medan, Sumatera Utara.
Aksi protes itu mereka lakukan usai pemerintah Singapura melakukan penolakan terhadap UAS lantaran pendakwah Indonesia itu dinilai sebagai tokoh ekstremis dan melakukan segregasi atau memecah belah masyarakat.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
The Straits Times melaporkan aksi protes di Medan yang digawangi oleh Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara.
Beberapa dari demonstran memegang plakat bertuliskan "Usir Duta Besar Singapura", "Boikot produk Singapura", "Sarang Penjahat Singapura", "Singapura adalah tanah Melayu, bukan milik Cina", dan "Singapura jahat dan menjijikkan".
Dalam video berdurasi 45 detik yang diunggah di Twitter, seorang pengunjuk rasa terlihat berbicara melalui pengeras suara dan memamerkan popularitas UAS di luar Indonesia.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Dia disambut di Malaysia. Dia disambut di Brunei. Dia disambut di negara-negara Asia Tenggara. Tapi, negara bernama Singapura mengusir dan menolaknya tanpa alasan khusus. Tuhan Maha Besar," teriaknya kepada massa.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA) kemudian memastikan aparat penegak hukum telah dikerahkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pekerja di Kedubes Singapura. Sekitar 900 personel polisi dikerahkan untuk memastikan keamanan aksi protes tersebut.
"Pemerintah Singapura memantau dengan cermat situasi di misi luar negeri kami di Indonesia," demikian pernyataan salah satu staf MFA.
Mereka mengamini, aksi protes itu dilakukan sebagai respons penolakan pendukung UAS terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Namun mereka juga menegaskan bahwa Singapura memiliki aturan masing-masing, dan mereka menganggap serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan atau mendukung ajaran ekstrimis dan segregasi.
Senada, Channel News Asia (CNA) juga menyoroti aksi protes yang dilakukan oleh sekitar 50 pria dan wanita di DKI Jakarta pada 20 Mei lalu. Dengan beratribut spanduk, mereka melakukan protes di depan Kedutaan Besar Singapura di tengah hujan lebat.
Salah satu spanduk mereka berbunyi: "Hentikan Islamofobia. Singapura minta maaf dalam waktu 2x24 jam kepada rakyat Indonesia. Jangan ganggu ulama kami".
CNA juga menyoroti perkataan UAS yang menyatakan bahwa dirinya tak gentar pergi ke Singapura lantaran negara itu merupakan tanah Melayu yang menurutnya mirip dengan daerah asalnya, Riau dan merupakan bagian dari kerajaan Tumasik Melayu.
Kerajaan Melayu yang dimaksud ialah Kesultanan Johor dan Kesultanan Johor-Riau. Secara rinci, Kesultanan Johor menguasai Tumasik atau Singapura sepanjang tahun 1511-1699 dan Kesultanan Johor-Riau sepanjang 1699-1818. Sebelum akhirnya dikuasai oleh perusahaan dagang Inggris di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles sejak 19 Januari 1819 M.
"Kalau saya bilang saya terhalang untuk mengunjungi Singapura, itu sama dengan mengatakan bahwa saya terhalang untuk mengunjungi Minangkabau, karena Singapura adalah tanah Melayu," kata UAS.
"Kami orang Riau menganggap Singapura bagian dari tanah kami," imbuhnya.
Lebih lanjut, CNA juga melaporkan bahwa aksi protes di Medan lebih besar ketimbang yang terjadi di Jakarta. Para pengunjuk rasa berkumpul di sebuah masjid dan berbaris menuju konsulat jenderal Singapura, menuntut agar Singapura bertanggung jawab karena mendeportasi UAS.
Seorang perwakilan dari kelompok tersebut mengatakan bahwa keputusan Singapura telah melukai perasaan umat Islam dan mempengaruhi kedaulatan Indonesia.
"Kami negara besar. Singapura negara kecil. (Keduanya) harus berdiri tegak bersama," kata salah satu pengunjuk rasa.
"Dia bukan kriminal. Bahkan dia quote dan unquote, warga negara kelas atas karena dia intelektual. Semua yang dia katakan didasarkan pada landasan akademis yang kuat. Jangan sampai asumsi membuat seseorang diperlakukan tidak adil," tambahnya. [afs]
