WAHANANEWS.CO, Jakarta - Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) terus mendapatkan sorotan dunia.
Terbaru, media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) juga ikut mengabarkan hal ini dalam pemberitaannya berjudul 'Can Indonesia's Cabinet Reshuffle Restore Public Trust and Calm Protesters?'
Baca Juga:
Komitmen Menteri Baru Kabinet Merah Putih Jalankan Arahan Presiden Prabowo
Dalam artikel itu, SCMP awalnya menyoroti bagaimana keluarnya pejabat-pejabat terkemuka seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. Selain itu, ada pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama.
Media itu menyebut bagaimana pejabat lain yang diberhentikan termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.
"Perubahan tersebut dilakukan setelah berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi oleh presiden. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam artikel tersebut.
Baca Juga:
Formasi Baru Kabinet Merah Putih, Menko Polkam Ad Interim Segera Ditetapkan
SCMP kemudian menyoroti perombakan ini yang dilakukan pasca demonstrasi besar di seluruh negeri yang dipicu oleh kemarahan publik atas tunjangan perumahan yang besar bagi para anggota parlemen.
"Awalnya dipimpin oleh mahasiswa, demonstrasi dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, menyentuh kekecewaan yang lebih luas terkait ketidaksetaraan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Ketegangan meningkat setelah seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun tewas tertabrak kendaraan polisi saat protes di Jakarta pada 28 Agustus, yang memicu bentrokan lebih lanjut dan tindakan keras," tambah media itu.
Selanjutnya, SCMP juga mengulas bahwa manuver ini memiliki pesan politik yang ingin dijelaskan Presiden Prabowo. Diketahui, 4 dari 5 menteri yang dipecat merupakan menteri dari era Presiden Joko Widodo.
"Sudah jelas Prabowo sedang memperketat barisannya, dengan alasan utama untuk menentukan siapa yang akan menjadi loyalisnya dan siapa yang bisa melaksanakan program-programnya," kata Nicky Fahrizal, peneliti politik di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia.
Tak hanya itu, SCMP kemudian membahas bagaimana Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, memicu kontroversi kurang dari 24 jam setelah dilantik sebagai pengganti Sri Mulyani pada hari Senin.
Saat berbicara kepada wartawan, Purbaya mengatakan protes baru-baru ini hanya mewakili 'sebagian kecil dari rakyat kita, yang merasa hidup mereka masih belum cukup'. Ia juga menyebut optimis bisa mengendalikan ekonomi hingga tumbuh 8%
"Kalau saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 atau 7 persen, (protes) akan otomatis hilang. Orang-orang akan sibuk mencari kerja dan makan enak daripada protes," kata Purbaya.
Pada hari Selasa, Purbaya meminta maaf atas gaya bicaranya yang seperti koboi. Ia juga meminta wartawan memberinya beberapa bulan untuk bekerja sebelum mengkritik.
Pandangan Purbaya yang berani ini berbeda dengan banyak ekonom Indonesia, yang meragukan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% dapat dicapai dalam waktu dekat.
"Ada banyak indikator ekonomi yang perlu kita perbaiki, termasuk modal manusia, tata kelola kelembagaan, dan mengurangi salah alokasi sumber daya dalam pembuatan kebijakan formal," kata Gumilang Sahadewo, seorang ekonom di Universitas Gadjah Mada. "Jika kita bisa memperbaiki fondasi-fondasi ini, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan."
[Redaktur: Alpredo Gultom]
