WAHANANEWS.CO Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan eliminasi kusta di Indonesia tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Baca Juga:
Fokus Kemanusiaan dan Lingkungan, Kemenko PMK Dorong Pembangunan Terintegrasi di Papua
Penegasan tersebut disampaikan Pratikno saat membuka Konferensi Nasional Kusta 2026: Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global yang digelar di Puri Agung Grand Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Dalam sambutannya, Pratikno menjelaskan bahwa penanganan kusta tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien.
Lebih dari itu, diperlukan penguatan edukasi kepada masyarakat, perlindungan sosial bagi para penyintas, serta upaya sistematis untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang masih melekat terhadap penderita maupun penyintas kusta.
Baca Juga:
Kemenko PMK Perkuat Peran Car Free Day untuk Tingkatkan Aktivitas Fisik Masyarakat
Ia menilai, keberhasilan program eliminasi kusta sangat bergantung pada peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama berbagai kebijakan di lapangan.
Karena itu, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang terus mendorong pemerintah daerah menjadikan percepatan eliminasi kusta sebagai salah satu prioritas pembangunan di masing-masing wilayah.
"Pada akhirnya program pusat akan berujung di daerah. Indonesia ini negara yang sangat besar sehingga ujung tombaknya ada di daerah," ujar Pratikno.
Menurut Menko PMK, pengalaman para penyintas menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kusta bukan hanya aspek medis, tetapi juga masih kuatnya stigma sosial yang menyebabkan diskriminasi terhadap para penyintas.
Oleh sebab itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai kusta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya eliminasi penyakit tersebut.
"Penanganan lepra (kusta) ini bukan semata-mata isu pengobatan. Pengetahuan menjadi sangat penting, edukasi penting. Oleh karena itu saya menegaskan penanganan lepra adalah penanganan multisektor," katanya.
Pratikno menjelaskan, pendekatan multisektor harus diwujudkan melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait.
Selain dinas kesehatan, peran dinas komunikasi dan informatika diperlukan untuk memperluas edukasi publik, sektor pendidikan untuk meningkatkan pemahaman sejak dini, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun kesadaran masyarakat, serta sektor sosial dan ketenagakerjaan untuk mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan para penyintas.
Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat langkah pencegahan, mempercepat penemuan kasus, meningkatkan keberhasilan pengobatan, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif bagi penyintas kusta.
Lebih lanjut, Pratikno menekankan bahwa pendekatan lintas sektor juga perlu diterapkan dalam penanganan tuberkulosis (TB).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban kasus kusta dan TB yang tinggi sehingga memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
"Saya ingin menekankan kepada bapak dan ibu kepala daerah untuk mengorganisir lintas sektor dalam menangani lepra (kusta). Saya titip sekaligus juga tuberkulosis, karena lepra kita penyumbang kasus terbesar ketiga di dunia dan tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Ini memerlukan penanganan lintas sektor," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan apresiasi kepada Sasakawa Leprosy Initiative yang selama bertahun-tahun konsisten mendukung upaya eliminasi kusta di Indonesia maupun berbagai negara.
Menurutnya, dukungan organisasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kerja sama di tingkat kebijakan, tetapi juga pendampingan langsung di berbagai daerah guna memperkuat edukasi, advokasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Sasakawa yang terus memberikan dukungan kepada kita. Sudah hadir sampai ke daerah-daerah dan berkeliling dunia untuk eliminasi lepra (kusta). Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia," ujar Pratikno.
Menutup sambutannya, Pratikno kembali menegaskan bahwa target eliminasi kusta hanya dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama.
Ia mengajak pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghapus stigma sekaligus mempercepat penanganan kusta di Indonesia.
Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi Kusta oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap target eliminasi kusta nasional.
Selain itu, pemerintah turut meluncurkan Gerakan Nasional Melawan Stigma Kusta yang bertujuan meningkatkan edukasi publik, menghapus diskriminasi terhadap penyintas, serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya eliminasi penyakit tersebut.
Konferensi nasional ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus, President of Sasakawa Leprosy Initiative Takahiro Nanri, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa, serta para gubernur dan perwakilan pemerintah daerah dari 38 provinsi di Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
