WahanaNews.co | Tenda didirikan di
depan Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Jawa Barat lantaran
jumlah pasien Covid-19 membludak.
"Terjadi penumpukan lonjakan pengunjung pasien karena
Covid-19. Jadi, supaya pelayanan tetap berjalan dan bisa menampung lebih
banyak, kami buat tenda triase di depan IGD (instalasi gawat darurat)," ungkap
Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, Kamis
(24/6/2021).
Baca Juga:
Basuki: Penundaan Kenaikan Tarif Tol Akibat Pandemi, Tak Selalu Salah Pemerintah
Tenda tersebut, lanjut Kusnanto, merupakan tempat
melakukan pemeriksaan awal saat pasien masuk ke rumah sakit.
"Tenda itu digunakan untuk skrining pasien, tes
Swab PCR, sembari menunggu ada ruangan untuk menjalani perawatan," kata
dia.
Pendirian tenda terpaksa dilakukan pihak rumah sakit
lantaran di dalam IGD sudah penuh dengan pasien.
Baca Juga:
Sri Mulyani Sampaikan Perkembangan Perekonomian Indonesia 10 Tahun Terakhir
Situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk
petugas kesehatan yang sudah mulai kewalahan.
"Tenda yang didirikan itu dilengkapi tempat tidur
perawatan pasien yang didatangkan dari unsur TNI dan BPBD Kota Bekasi," kata
dia.
Tenda darurat itu direncanakan menampung 20 tempat
tidur.
"Tenda sudah mulai didirikan. Sudah siap, dan
digunakan," kata Kusnanto.
RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sejauh ini
memiliki 275 tempat tidur perawatan pasien Covid-19.
Namun, tempat tidur yang disiapkan itu tak lagi mampu
menampung pasien. Data Dinas Kesehatan Kota Bekasi menunjukkan, keterisian
tempat tidur perawatan dan isolasi mencapai 84 persen sejak Jumat
(18/6/2021).
Sebanyak 1.628 tempat tidur terpakai dari jumlah total
1.938 tempat tidur.
Berdasarkan data terbaru hari ini Kamis, (24/6/2021),
keterisian tempat tidur perawatan dan isolasi naik menjadi 120 persen. Sedangkan
jumlah kamar menjadi 320 tempat tidur.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi, mengatakan,sudah
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di rumah sakit.
Tapi, kata dia, kekurangan anggaran untuk kembali
menambah tempat tidur dan fasilitas pendukungnya.
"Anggaran Covid-19 sudah tidak ada. Makanya bersurat
kepada Kementerian Dalam Negeri agar menata ulang dan reposisi belanja yang
tidak menyentuh ekonomi dan kesehatan," kata Rahmat.
Pepen, sapaan Rahmat,juga mengatakan, nantinya
akan bertemu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
"Untuk menyampaikan tagihan RSUD Chasbullah
Abdulmadjid yang mencapai Rp 81 miliar. Tagihan berasal dari BPJS Kesehatan dan
Kementerian Kesehatan," kata dia.
Meski rumah sakit mulai kewalahan, Pepen menegaskan,
pihaknya memilih PPKM mikro sebagai upaya menekan laju penularan SARS-Cov-2
penyebab Covid-19.
Ia jugamengetatkan protokol kesehatan di tengah
mobilitas warga supaya ekonomi tetap tumbuh.
"Pengetatan di protokol kesehatan bukan aktivitas
masyarakatnya. Orang usaha, kan, susah (diketatkan), yang penting laju ekonomi
tumbuh. Kafe atau tempat hiburan kalau mau buka silakan, tetapi diperketat
protokol kesehatannya," kata Pepen. (Tio)
