WahanaNews.co | Perang Israel-Palestina terus disorot dunia, termasuk Indonesia. Akibat peperangan ini, muncul aksi dari masyarakat Indonesia untuk melakukan boikot terhadap produk yang dianggap pro-Israel.
Pelaku usaha ritel pun meminta pemerintah turun tangan untuk mengantisipasi dampak dari aksi boikot ini.
Baca Juga:
Garuda Indonesia dan Aprindo Bersinergi di Bidang UMKM Melalui Jaringan Logistik
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, aksi boikot tersebut akan menimbulkan multiplier efek yang luas.
"Pemerintah harus hadir dalam membaca atau melihat situasi dan kondisi. Perlu ada langkah-langkah yang relevan dan adaptif oleh pemerintah dalam membaca situasi dan kondisi," ujar Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan langkah apa yang akan diambil untuk terus mendorong misi perdamaian tanpa harus mengorbankan hak konsumen.
Baca Juga:
Pembelian Beras di Ritel Modern, Konsumen Dibatasi Maksimal 10 Kilogram
"Misalnya, bagaimana kita menggerakkan misi kemanusiaan, dari masyarakat dan konsumen dan kami juga. (Pemerintah) jangan berdiam karena di sini ada hak konsumen dan produktivitas, di mana mempekerjakan tenaga kerja kita juga," jelas dia.
Roy menegaskan, pihaknya tidak menyentuh brand, produk maupun fatwa, namun hanya memperjuangkan hak konsumen yang juga dijamin untuk menyampaikan pendapat yang ditempatkan pada marwahnya.
"Misalnya, misi kemanusiaan dan jagalah hak konsumen karena setiap waktu harus terpenuhi kebutuhannya dari produk yang dilarang," tutupnya.
