WahanaNews.co | Kalangan pemerhati militer menilai,
diperlukan langkah untuk memodernisasi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista)
TNI yang terarah, dan berjalan konsisten lintas pemimpin.
Analis pertahanan, Evan Laksmana, mengatakan, ada peluang Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, bisa mendorong upaya modernisasi
pertahanan nasional ke depan.
Baca Juga:
Mabes TNI Kirim Prajurit Terbaiknya Ikuti Latihan Integrasi Di Australia
"Di bawah Menteri Pertahanan yang sekarang, ada peluang
kita kembali memacu roda untuk maju yang berangkat dari ketidakpuasan dari
progres MEF (Minimum Essential Force)
sebelumnya. Menteri pertahanan sekarang sepertinya ingin me-restart ulang secara menyeluruh,"
kata Evan, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).
Dalam diskusi From Minimum to Essential Force: Modernizing The Indonesian Armed
Forces, Evan menyebut Indonesia butuh perencanaan modernisasi alutsista
jangka panjang yang terarah.
Hal ini untuk menindaklanjuti rencana
strategis khusus MEF untuk dijalankan hingga 2044 mendatang.
Baca Juga:
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Puncak Peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas
Menurutnya, dengan melihat potensi
risiko di masa depan, upaya modernisasi alutsista jadi kebutuhan mendesak.
"Ini bukan hanya bicara soal
ilegal fishing, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi adanya masalah di
kawasan Indo Pasifik. Kita harus meramu strategi untuk menghadapi tantangan
tersebut," tandasnya.
Hal senada dikatakan Konsultan Defense
Industry and Market PT Semar Sentinel, Alman Helvas Ali.
Namun, ia menilai, modernisasi alutsista rentan terhambat akibat pergantian
pemimpin.
Dalam 10 tahun ke depan, lanjut dia,
setidaknya akan ada dua pergantian kepala negara yang tentu bisa mempengaruhi
kebijakan pertahanan.
Apalagi, ia mengatakan, selama periode tersebut kondisi politik, ekonomi, dan keamanan
global akan semakin sulit diprediksi.
Sehingga, hal ini
dapat mempengaruhi rencana jangka panjang MEF.
"Kita juga melihat dampak dari
perubahan iklim yang bisa menjadi ancaman di masa depan bagi kehidupan manusia
ke depan," katanya.
Alman menjelaskan, anggaran yang terbatas juga menjadi faktor penghambat rencana
modernisasi alutsista.
Maka dari itu,
dibutuhkan kepastian dari sisi anggaran ke depan.
"Sekarang kita dalam situasi
menghadapi Covid-19 dan kita akan melihat bagaimana
kebijakan presiden baru setelah Oktober 2024. Presiden selanjutnya yang akan
menentukan nasib modernisasi alutsista," pungkasnya. [dhn]
