WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah besar diambil Presiden Prabowo Subianto untuk merombak wajah pengelolaan anggaran negara.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pemerintah menekankan efisiensi belanja negara, terutama untuk meminimalkan kebocoran yang selama ini kerap terjadi di proyek-proyek infrastruktur.
Baca Juga:
Dukung Israel Diam-diam, 2 Negara Muslim Asia Ini Bersekutu di Balik Layar
Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah lama mencermati sumber utama kebocoran anggaran, yakni proyek infrastruktur.
Karena itu, solusi yang diambil adalah melibatkan pihak swasta lebih luas.
"Selama ini Pak Presiden sudah melihat bahwa salah satu sumber kebocoran itu adalah melalui proyek-proyek infrastruktur. Makanya infrastruktur itu diberikan ke swasta," ujar Fithra dalam diskusi ekonomi di Toety Heraty Museum Cemara 6 Gallery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga:
Hancur Lebur, Kota di Israel Seperti Gaza Usai Dibombardir Iran
Namun, ini bukan berarti pemerintah mundur dari pembangunan. Justru sebaliknya, proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan, tetapi dengan skema yang lebih efisien dan berorientasi pada kolaborasi.
Menurut Fithra, pengalaman dan perhitungan matang dari sektor swasta menjadikan mereka lebih mumpuni untuk menangani proyek besar secara efisien.
"Kalau semuanya dikerjakan oleh pemerintah, potensi inefisiensi sangat besar. Karena itu kita dorong kemitraan dan penganggaran yang lebih efisien," katanya.
Ia mencontohkan temuan mengejutkan soal alokasi alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 44 triliun dari seluruh kementerian.
Dana sebesar itu dinilai tidak produktif, sehingga melalui Inpres 1/2025, pemerintah berupaya merealokasikannya ke sektor yang lebih berdampak ekonomi.
"Di awal tahun Pak Presiden dan Bu Sri Mulyani cek, ternyata ATK sampai Rp 44 triliun. Ini dikembalikan lagi ke prinsip keuangan negara: uang harus sesuai fungsi," ujarnya.
Prabowo sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghentikan proyek infrastruktur. Namun, ia mengubah pendekatannya.
"Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, lebih inovatif, lebih pengalaman!" tegas Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia, Januari lalu.
Ke depan, proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan lebih banyak digarap lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dengan begitu, anggaran negara bisa lebih fokus pada sektor produktif dan pelayanan publik yang lebih luas.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
