WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah besar diambil Presiden Prabowo Subianto untuk merombak wajah pengelolaan anggaran negara.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pemerintah menekankan efisiensi belanja negara, terutama untuk meminimalkan kebocoran yang selama ini kerap terjadi di proyek-proyek infrastruktur.
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan III Resmi Ditetapkan, Ini Kata Dirut PLN
Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah lama mencermati sumber utama kebocoran anggaran, yakni proyek infrastruktur.
Karena itu, solusi yang diambil adalah melibatkan pihak swasta lebih luas.
"Selama ini Pak Presiden sudah melihat bahwa salah satu sumber kebocoran itu adalah melalui proyek-proyek infrastruktur. Makanya infrastruktur itu diberikan ke swasta," ujar Fithra dalam diskusi ekonomi di Toety Heraty Museum Cemara 6 Gallery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan III Resmi Ditetapkan, Ini Kata Dirut PLN
Namun, ini bukan berarti pemerintah mundur dari pembangunan. Justru sebaliknya, proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan, tetapi dengan skema yang lebih efisien dan berorientasi pada kolaborasi.
Menurut Fithra, pengalaman dan perhitungan matang dari sektor swasta menjadikan mereka lebih mumpuni untuk menangani proyek besar secara efisien.
"Kalau semuanya dikerjakan oleh pemerintah, potensi inefisiensi sangat besar. Karena itu kita dorong kemitraan dan penganggaran yang lebih efisien," katanya.
