WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta guna membahas kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Pertemuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat tingginya potensi pergerakan masyarakat dari wilayah Ibu Kota saat periode mudik dan arus balik.
Baca Juga:
KPK Buka Pintu Baru Kasus Suap DJKA, Anggota Komisi V DPR Era Sudewo Dipanggil
Dalam pembahasan tersebut, Menhub menilai Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan tingkat mobilitas tertinggi di Indonesia.
Setiap musim Lebaran, arus mudik didominasi oleh masyarakat yang berangkat dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan tujuan utama ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Besarnya angka pergerakan ini menuntut perencanaan matang serta sinergi lintas sektor agar pelaksanaan mudik berjalan aman, selamat, dan lancar.
Baca Juga:
Kawal Angkutan Libur Tahun Baru, Kemenhub Siagakan 29 Kapal Patroli
“Dengan potensi pergerakan yang besar, diperlukan dukungan penuh dari Pemprov DKI, termasuk pembentukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran 2026,” ujar Dudy, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, kesiapan armada angkutan umum harus menjadi prioritas melalui pelaksanaan ramp check secara menyeluruh.
Pengawasan juga perlu diperketat di berbagai simpul transportasi, khususnya terminal Tipe A yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan kesiapan fisik pengemudi dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama periode padat perjalanan.
Konsolidasi program mudik gratis antarinstansi pun harus dilakukan sejak dini agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan penumpukan penumpang.
Tak hanya itu, Menhub juga mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan angkutan feeder menuju terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.
Keberadaan layanan pengumpan tersebut dinilai krusial dalam mendukung kelancaran distribusi penumpang, terutama bagi peserta program mudik gratis agar dapat menjangkau titik keberangkatan dengan mudah dan terintegrasi.
Dari sisi lalu lintas, pengawasan dan rekayasa arus kendaraan diminta dilakukan secara situasional sesuai kondisi lapangan.
Langkah ini meliputi penempatan personel di titik rawan kemacetan, optimalisasi pemantauan melalui CCTV, kesiapan jalur alternatif, hingga pengaturan lalu lintas saat puncak arus mudik maupun arus balik.
Koordinasi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan terkait juga menjadi bagian penting dalam pengendalian arus kendaraan.
“Penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi, juga harus diperkuat,” kata Dudy.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, proyeksi lalu lintas keluar Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, dan Cikupa pada periode H-10 hingga H+11 diperkirakan mencapai 3,67 juta kendaraan.
Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3) dengan jumlah kendaraan menembus 259 ribu unit dalam sehari.
Sementara itu, arus kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama, Kalihurip, Ciawi, dan Cikupa selama periode yang sama diproyeksikan mencapai 3,54 juta kendaraan.
Adapun puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada Senin, 24 Maret 2026 (H+3), dengan volume kendaraan sekitar 285 ribu unit.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat eselon I Kementerian Perhubungan, di antaranya Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, serta Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono.
Kehadiran para pimpinan unit teknis itu menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan dalam memastikan seluruh moda transportasi siap melayani masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
