WahanaNews.co | Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono,
mengkritik kedatangan Presiden Joko Widodo saat meninjau kondisi banjir di
Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).
Pasalnya,
ia menyebut bahwa kedatangan Jokowi hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai
sebagai penyebab banjir.
Baca Juga:
Tim Pakar ULM Kaji Banjir Kalsel
"Presiden
Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah
ke Kalsel," kata Kisworo, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2021).
Kritikan
pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kehadiran Presiden tidak sesuai
yang diharapkan, yaitu penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.
Menurut
dia, seharusnya Jokowi datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi
darurat di Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Banjir Kalsel: PLN Sukses Nyalakan 99,9% Gardu
Ia
menyebutkan, seharusnya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang
dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.
"Salah
satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI,
HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat
sipil," harapnya.
Banjir
kali ini, menurutnya, menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada
dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
Sebab,
ia mencatat, 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih
fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Rinciannya, tambang 33 persen dan kelapa sawit
17 persen.
Oleh
karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat
ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.
"Padahal,
sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat
ruang dan darurat bencana ekologis," tegas dia.
Menurut
catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006.
Banjir
besar, kata dia, pernah melanda pada 2006, tetapi tidak sampai merendam 11
kabupaten/kota.
Ia juga
menyebutkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di
Kalimantan Selatan.
"Melihat
bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa
dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11
kabupaten/kota," ujarnya.
Banjir
kali ini, kata dia, juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Namun,
ia menilai, pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam
penanganannya.
Dia
berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya.
"Sudah
pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di
Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).
Ia
mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun
terakhir.
"Ini
adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi
di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1/2021).
Jokowi
menyebutkan, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari
berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.
Biasanya,
sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara itu, saat ini
volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.
"Sehingga,
memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi. [qnt]
