WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui laporan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) mencatat sebanyak 28 kejadian bencana terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam periode pemantauan 17 Februari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 18 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.
Dari total tersebut, sejumlah peristiwa merupakan kejadian baru dalam 24 jam terakhir, sementara lainnya merupakan pembaruan data dari bencana yang masih dalam tahap penanganan dan menunjukkan perkembangan signifikan.
Baca Juga:
BNPB Catat Rentetan Bencana di Cilacap, Sumbawa, dan Lampung Selatan
Kejadian Baru di Sejumlah Daerah
Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, banjir dan tanah longsor terjadi pada Senin (16/2/2026).
Bencana ini berdampak pada sekitar 185 kepala keluarga yang masih dalam proses pendataan lebih lanjut.
Baca Juga:
BNPB Serahkan 252 Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah
Sebanyak 66 jiwa terpaksa mengungsi, sementara kurang lebih 185 unit rumah terdampak. Saat ini penanganan berada dalam status Transisi Darurat ke Pemulihan hingga 30 Maret 2026.
Tim gabungan BNPB melakukan pendampingan di lapangan, namun akses jalan Sipange menuju Aek Garut masih belum dapat dilalui akibat longsor yang terjadi pada 11 Februari lalu.
Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (17/2/2026).
BPBD berkoordinasi dengan aparat setempat melakukan kaji cepat dan evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Selasa (17/2/2026). [Sumber foto: BPBD Kabupaten Ciamis]
Peristiwa ini berdampak pada 332 kepala keluarga atau 868 jiwa. Sebanyak 164 jiwa mengungsi dan 317 unit rumah terdampak.
Pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat Provinsi Jawa Barat hingga 30 April 2026, dan upaya penanganan masih terus dilakukan.
BPBD berkoordinasi dengan aparat setempat melakukan kaji cepat dan evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Selasa (17/2/2026). [Sumber foto: BPBD Kabupaten Ciamis]
Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, banjir yang terjadi pada Senin (16/2/2026) berdampak pada 613 kepala keluarga atau 1.857 jiwa dengan jumlah rumah terdampak yang sama.
Kondisi terkini menunjukkan genangan telah surut dan masyarakat mulai melakukan pembersihan lingkungan secara mandiri guna mempercepat pemulihan.
Sementara itu, tanah longsor terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (17/2/2026).
Sebanyak 19 kepala keluarga terdampak dengan 19 unit rumah mengalami kerusakan.
Saat ini warga bersama unsur terkait melakukan pembersihan material longsor. Status Siaga Darurat diberlakukan hingga 19 Maret 2026.
Pengkinian Data Bencana
Pada kategori pembaruan data, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai sekitar 566,8 hektare sejak 1 Januari hingga 17 Februari 2026.
Luasan tersebut tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota. Status Siaga Darurat ditetapkan hingga 30 November 2026 dan upaya pemadaman masih terus dilakukan di sejumlah titik.
Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, banjir berdampak pada kurang lebih 9.736 kepala keluarga, dengan dua unit rumah rusak dan sekitar 30 jiwa mengungsi mandiri.
Kondisi banjir yang merendam rumah warga di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa (17/2/2026). [Sumber foto: BPBD Kabupaten Grobogan]
Di Kabupaten Pemalang, banjir memengaruhi kurang lebih 5.729 kepala keluarga atau 21.480 jiwa serta sekitar 5.256 unit rumah terdampak. Saat ini air telah surut dan wilayah memasuki tahap pembersihan.
Kondisi banjir yang merendam rumah warga di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa (17/2/2026). [Sumber foto: BPBD Kabupaten Grobogan]
Banjir di Kabupaten Tegal menyebabkan satu orang luka ringan dan berdampak pada sekitar 9.518 jiwa, dengan 896 unit rumah terdampak serta satu unit rumah rusak.
Kondisi telah membaik dan warga melakukan gotong royong membersihkan lingkungan.
Sementara itu, pergerakan tanah di wilayah yang sama menyebabkan 668 kepala keluarga atau 2.523 jiwa mengungsi serta 691 unit rumah rusak.
Distribusi logistik mencapai 2.711 porsi per hari selama masa Tanggap Darurat hingga 2 Maret 2026.
Banjir bandang di Kabupaten Purbalingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka berat.
BPBD bersama tim gabungan membersihkan material banjir bandang, membuka akses jalan terputus, dan mendistribusi air bersih di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin (16/2/2026). [Sumber foto: BPBD Provinsi Jawa Tengah]
Sebanyak 60 kepala keluarga atau 263 jiwa terdampak, 145 jiwa mengungsi, serta 142 unit rumah rusak.
Distribusi air bersih dan bantuan logistik terus dilakukan bersamaan dengan pemantauan pembangunan hunian tetap.
BPBD bersama tim gabungan mendistribusi air bersih di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin (16/2/2026). [Sumber foto: BPBD Provinsi Jawa Tengah]
Di Kabupaten Pekalongan, banjir menyebabkan satu korban meninggal dunia dan berdampak pada kurang lebih 18.903 kepala keluarga atau 59.729 jiwa, dengan sekitar 11.582 unit rumah terdampak.
Sebagian wilayah masih tergenang meski beberapa warga telah kembali ke rumah.
Banjir di Kabupaten Demak berdampak pada sekitar 6.806 kepala keluarga atau 23.214 jiwa dan sekitar 6.151 unit rumah terdampak.
BPBD membantu mengevakuasi warga dari lokasi terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa (17/2/2026). [Sumber foto: BPBD Kabupaten Demak]
Air berangsur surut setelah sebelumnya sekitar 10 jiwa sempat mengungsi.
Banjir bandang di Kabupaten Pemalang juga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sembilan orang luka-luka, berdampak pada 285 kepala keluarga atau 911 jiwa dengan 54 unit rumah rusak.
Di Kabupaten Brebes, tanah longsor berdampak pada 175 kepala keluarga atau 532 jiwa serta merusak 10 unit rumah.
Potensi longsor susulan masih tinggi mengingat intensitas hujan yang belum stabil.
Di Provinsi Jawa Timur, banjir di Kabupaten Pasuruan berdampak pada 2.880 kepala keluarga dengan jumlah rumah terdampak yang sama.
Kondisi cuaca masih hujan sehingga warga diminta tetap waspada. Sementara di Kabupaten Jember, banjir menyebabkan satu orang meninggal dunia dan berdampak pada 7.445 kepala keluarga.
Sebanyak 7.249 unit rumah terdampak dan 13 unit rumah rusak. Masa Tanggap Darurat berlangsung hingga 25 Februari 2026.
Di Provinsi Kalimantan Barat, karhutla bertambah sekitar lima hektare di Kota Singkawang dan proses pemadaman masih berjalan.
Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, banjir bandang di Kabupaten Sumbawa berdampak pada 270 kepala keluarga atau 650 jiwa dengan 270 unit rumah terdampak. Banjir telah surut dan warga melakukan pembersihan mandiri.
Dinamika Cuaca dan Peningkatan Kesiapsiagaan
Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi hingga 21 Februari 2026, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Melihat dinamika tersebut, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi posko siaga, pemantauan debit sungai dan waduk, penguatan tanggul, serta pengawasan wilayah rawan longsor.
Penyebarluasan informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, dan kesiapan personel serta peralatan dinilai menjadi langkah krusial dalam meminimalkan korban jiwa dan kerugian material.
BNPB juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan mitigasi mandiri, seperti membersihkan saluran air, memangkas pohon rawan tumbang, serta menyiapkan rencana evakuasi keluarga.
Di sisi lain, ancaman hidrometeorologi kering berupa karhutla juga menjadi perhatian serius, terutama di Riau dan Kalimantan Barat.
Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, pembasahan lahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan, disertai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Sebagai langkah terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi lintas sektor dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana evakuasi, serta ketersediaan logistik dalam menghadapi potensi bencana susulan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
