WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut ambil bagian dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra yang digelar di Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Rapat ini menjadi forum strategis lintas kementerian dan lembaga guna menyatukan langkah pemulihan di daerah terdampak bencana.
Baca Juga:
BNPB Laporkan Rentetan Banjir di Sejumlah Provinsi Akibat Hujan Deras
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat diinisiasi oleh Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari unsur pemerintah.
Rapat koordinasi ini difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus merumuskan solusi terpadu dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Baca Juga:
BNPB Targetkan Huntara di Kabupaten Agam Rampung Sebelum Ramadhan
Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perumahan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Hadir pula Kepala Badan Pengelola BUMN, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Utama BNPB, serta Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Rapat dipimpin oleh Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Sufmi Dasco, Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah Tito Karnavian.
Dalam forum tersebut dibahas sejumlah agenda strategis yang menjadi tugas utama satgas percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.
Adapun pembahasan mencakup percepatan pembersihan lumpur, perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi, penguatan peran pemerintah daerah, pemulihan fasilitas kesehatan, pemulihan sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, perbaikan infrastruktur umum, pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan fasilitas ibadah, pelaksanaan tradisi meugang di Aceh, serta pengelolaan media center.
Tito menekankan bahwa langkah-langkah pemulihan harus dioptimalkan dalam waktu dekat, mengingat pada pertengahan Februari mendatang sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terdampak bencana Sumatra, akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
Untuk memperkuat koordinasi, rapat juga menyepakati bahwa pusat kendali Satgas Percepatan Pemulihan Sumatra selanjutnya akan dipusatkan di Pos Satgas Percepatan Pemulihan yang berlokasi di Kota Banda Aceh.
Peran BNPB dalam Satgas Percepatan Pemulihan
Dalam struktur Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kepala BNPB ditetapkan sebagai Wakil Ketua II. Dengan posisi tersebut, BNPB memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selain itu, BNPB juga berfungsi sebagai walidata yang menjadi rujukan lintas kementerian dan lembaga dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana. Data yang akurat dan terverifikasi menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan.
Dalam rangka mempercepat pemulihan, BNPB hingga kini terus menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Langkah ini dilakukan karena faktor cuaca, khususnya curah hujan yang masih tinggi, menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemulihan di Sumatra.
Sebanyak 11 pesawat dikerahkan selama 24 jam, dengan rincian empat armada di Pos OMC Aceh, tiga armada di Pos OMC Sumatra Utara, serta tiga armada di Pos OMC Sumatra Barat.
Tidak hanya fokus pada OMC, BNPB juga secara bertahap melanjutkan pembangunan hunian sementara (huntara), penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta proses verifikasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa percepatan finalisasi R3P menjadi salah satu pekerjaan utama yang perlu segera diselesaikan.
Per 10 Januari, progres penyusunan dokumen R3P di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan yang beragam.
Di Sumatra Barat, dokumen R3P telah rampung dan ditandatangani di 13 kabupaten/kota dengan total kebutuhan sementara mencapai Rp18,3 triliun. Sementara itu, progres R3P di Sumatra Utara telah mencapai 60 persen, dan di Aceh baru mencapai 35 persen.
"Arahan Ketua Satgas Percepatan Pemulihan, Pak Tito tadi untuk mempercepat proses pendataan di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Kami usahakan dalam 10 hari kedepan data R3P di kedua provinsi tersebut bisa diselesaikan", kata Rustian.
Seiring berjalannya proses penyusunan dan verifikasi R3P di daerah, rapat juga menyepakati bahwa demi percepatan pemulihan, BNPB dapat mencairkan dana bantuan kepada masyarakat terdampak tanpa harus menunggu dokumen R3P final, dengan mekanisme penyaluran secara bertahap.
Untuk mempercepat verifikasi data ke depan, BNPB akan menggandeng berbagai instansi lintas sektor serta organisasi terkait guna mengerahkan sumber daya tambahan yang dapat membantu proses verifikasi dokumen R3P di lapangan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
