"Fakta-fakta gejala-gejala ini belum cukup, menurut hemat saya itu sudah cukup (jadi dasar pertimbangan pengembalian konsesi), bahkan tidak bisa lagi ditunda-tunda," kata Busyro.
Maka dari itu, Busyro mengajak para petinggi di organisasinya untuk kembali melihat isi poin acuan pengelolaan tambang Muhammadiyah, yang ditandangani oleh Ketua Umum PP, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum, Abdul Mu'ti tahun lalu.
Baca Juga:
Pakar BRIN Prediksi Hari Raya Idulfitri Serempak Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025
"(Tapi) tidak tertutup kemungkinan nanti pada saat yang lain itu mengkaji secara lebih komprehensif tambang yang ramah lingkungan, ramah demokrasi itu seperti apa. Dan mencegah jangan sampai tambang itu dibisniskan seperti selama ini hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok berapa orang, bukan berapa persen. Hanya 10-15 orang saja," paparnya.
Lagipula, Busyro sampai sekarang belum mendengar soal Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah yang diketuai Muhadjir Effendy menerima informasi mengenai lokasi tambang pemberian pemerintah. Busyro juga mengaku tak berkomunikasi dengan Muhadjir perihal ini.
Busyro cuma menyimpulkan Muhammadiyah sampai sekarang belum mendapatkan jatah lokasi tambang yang pasti dari pemerintah lantaran koleganya, Anwar Abbas sempat menagih hal ini kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca Juga:
Delapan Sekolah di Semarang Jadi Proyek Percontohan Program Makan Bergizi Gratis
Sejauh yang Busyro dengar adalah Muhammadiyah memperoleh jatah berupa tambang bekas pengelolaan PT Adaro Energy Tbk.
"Kalau itu betul, pertanyaannya juga tambang bekas itu produktif nggak, biayanya lebih mahal dari tambang yang masih utuh atau ... nah itu memang perlu kajian," ujarnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
