WahanaNews.co, Jakarta - PP Muhammadiyah meminta elit politik untuk tidak menarik masyarakat ke dalam konflik politik yang tengah berlangsung pasca pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).
"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga:
Surati Kapolri, Muhammadiyah Minta Gelar Autopsi Ulang Afif Maulana
Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.
Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu.
Baca Juga:
MLH Muhammadiyah Kalteng Tanam Pohon dan Sosialisasi untuk Hari Lingkungan Hidup 2024
"Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.
Dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.
