WAHANANEWS.CO, Jakarta - Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan implementasi kebijakan strategis pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Keberadaan MPP diharapkan mampu menjadi pusat layanan terpadu yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
Baca Juga:
Ombudsman RI Kalsel Sidak Mal Pelayanan Publik Banjarmasin di Mitra Plaza
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara konsisten mendorong seluruh instansi pemerintah yang membuka layanan di MPP untuk memastikan keberlanjutan pelayanan sebagai prioritas utama, termasuk dalam situasi darurat dan pascabencana.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengimbau kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah agar berperan aktif menjaga keberlangsungan layanan MPP, terutama di wilayah yang terdampak bencana alam.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik yang optimal meskipun berada dalam kondisi krisis.
Baca Juga:
Pemkab Gorontalo Rancang Mal Pelayanan Publik untuk Tingkatkan Layanan Terpadu bagi Masyarakat
“Keberlanjutan layanan di MPP, khususnya di wilayah yang terdampak bencana, termasuk dukungan dalam proses pemulihan di sejumlah titik pelayanan publik pascabencana di Sumatra. Hal ini juga termasuk penguatan peran strategis MPP yang terus perlu disempurnakan secara berkelanjutan,” ungkap Deputi Otok dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Evaluasi Kinerja MPP dan Penguatan Kerja Sama Penyelenggaraan MPP Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, penyempurnaan peran strategis MPP dilakukan guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan sesuai kebutuhan melalui penerapan no wrong door policy, yakni kebijakan yang menjamin setiap warga tetap memperoleh pelayanan meskipun tidak mengetahui secara pasti instansi yang dituju.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
