WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang menargetkan pengerukan satu juta meter kubik lumpur dari 17 sungai dan waduk.
Menurutnya, upaya ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat aglomerasi kawasan Jabodetabekjur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga:
DPD Martabat Prabowo Gibran Desak Polres Toba Segera Mengusut Tuntas Kasus Penculikan
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam menangani sedimentasi sungai yang menjadi salah satu faktor utama banjir. Ini bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari visi besar mempercepat konektivitas dan daya saing Jabodetabekjur,” ujar Tohom di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Tohom mengungkaplan bahwa pengerukan sungai harus dilakukan dengan pendekatan strategis dan berkelanjutan.
Ia menilai bahwa keberadaan lokasi pembuangan lumpur di Ancol merupakan solusi yang tepat, meskipun tantangan logistik tetap perlu diperhatikan.
Baca Juga:
Ketua Dewan Penasehat dan Pembina DPP Martabat Prabowo-Gibran, Ahmad Riza Patria dan Hinca Panjaitan, Pimpin Tim Sukses Pilgub Jakarta dan Sumut
“Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengangkutan lumpur tidak menghambat mobilitas masyarakat dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Jangan sampai ini malah menimbulkan permasalahan baru,” imbuhnya.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, sebelumnya telah memastikan bahwa seluruh lumpur hasil pengerukan akan dialihkan ke lokasi pembuangan di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Ia mengakui bahwa ada kendala teknis dalam pengangkutan lumpur dari berbagai lokasi, namun solusi telah disiapkan agar program ini berjalan sesuai target.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Relawan MARTABAT Jokowi-Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kebijakan ini harus diintegrasikan dengan program pengendalian banjir jangka panjang.
Ia mendorong Pemprov Jakarta untuk tidak hanya fokus pada pengerukan, tetapi juga mempercepat normalisasi dan naturalisasi sungai serta pembangunan sistem drainase terpadu.
“Pengerukan ini langkah awal yang bagus, tapi tidak cukup jika tidak diikuti dengan kebijakan yang lebih komprehensif. Perlu sinergi antara Pemprov Jakarta, pemerintah pusat, dan daerah-daerah di sekitar Jabodetabekjur agar pengelolaan air lebih efektif,” tegasnya.
Pengerukan ini melibatkan 1.000 petugas dan didukung oleh 122 unit alat berat serta 84 unit alat pendukung lainnya. Program ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025 dan akan tetap berjalan selama bulan Ramadan.
Tohom juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kebersihan sungai dan mendukung program pemerintah ini. “
Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Jika ingin Jakarta bebas banjir dan Jabodetabekjur menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang optimal, kita harus mulai dari kesadaran bersama,” tutupnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
