WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas Pertamina. Termasuk, meningkatkan sistem pengawasan berbasis IT.
Hal tersebut disampaikan Eddy Soeparno, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Baca Juga:
Bukan Rp19 Ribu, Ternya Harga Asli LPG 3 Kg Rp53 ribu per Tabung
“Hal itu untuk meningkatkan keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM dan memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja,” ujar Politisi Fraksi PAN tersebut.
Disebutkan, agar insiden seperti yang sebelumnya terjadi di kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau yang terbakar pada Sabtu (1/4/2023) tidak kembali terulang, Komisi VII pun meminta Dirut Pertamina untuk menaruh perhatian sepenuhnya terhadap kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada fasilitas migas milik Pertamina.
Eddy Suparno menegaskan, Komisi VII mendesak Pertamina untuk membentuk direktorat khusus dalam menangani health, safety, security, and environment (HSSE).
Baca Juga:
Pengembangan Smart Meter AMI Oleh PLN Mendapat Dukungan Komisi VII DPR RI
“Jangan sampai nanti HSSE ini tidak diberikan kewenangan juga untuk melakukan tugasnya dan hanya sekedar nanti menjadi direktorat kambing hitam. Ini saya pikir perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, kita memang membutuhkan Direktorat HSSE untuk bisa mampu memberikan fokus dan perhatian khusus terhadap masalah keamanan dan keselamatan kerja,” tegasnya.
Terhadap permintaan Komisi VII tersebut, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global.
"Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan," tegasnya. [sdy]
