FPI Dibubarkan, Analis: Bisa Saja Bikin Gerakan Bawah Tanah

Redaksi - Nasional

Rabu, 30 Desember 2020 - 14:34 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab, dilarang mengadakan aktivitas mulai hari ini, Rabu (30/12/2020), karena dianggap sudah tidak memiliki pegangan hukum.

Atas keputusan yang diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, beberapa saat lalu, analis politik dari lembaga Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, menyampaikan sejumlah catatan plus dan minus.

Baca Juga:

Amankan Persidangan, 2 Polisi Dipukuli Simpatisan Rizieq Shihab

Menurut Arif, secara hukum, keputusan tersebut bisa menuai polemik baru.

"Secara hukum, pembubaran organisasi mesti melalui jalur pengadilan, sehingga pembubaran ini bisa jadi memicu polemik di kalangan ahli hukum dan pegiat demokrasi," kata Arif kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Polemik seperti yang diprediksi Arif sudah mulai muncul usai Mahfud mengumumkan pelarangan aktivitas FPI.

Baca Juga:

Pengacara Sampaikan Petisi "Bebaskan Rizieq" ke Komisi III

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui media sosial, mengatakan, "Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi."

Tetapi, secara politik, menurut pandangan Arif, FPI selama ini dilihat oleh pemerintah merupakan organisasi yang kerap membuat kegaduhan publik dan disinyalir memiliki agenda tersembunyi merubah haluan negara Pancasila.

Karena itu, langkah pemerintah dari sudut pandang ini sebagai upaya menghalau laju gerak FPI yang menjadi ancaman negara.

"Ini tentu ada plus-minusnya, namun yang perlu diingat pembubaran FPI tidak lantas kemudian mematikan ideologi para pengikutnya. Bisa jadi pasca pembubaran FPI para anggotanya akan melakukan gerakan Klandestin atau bawah tanah," kata Arif.

Melarang Aktivitas

Mahfud menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI, dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan, karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata dia, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Ia mengatakan, sejak 20 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," kata dia.

Hal itu, kata dia, juga tertuang dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafly Amar.

Dalam rapat itu, hadir pula Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Laoly, Karnavian, Kepala Staf Presiden: Moeldoko, Burhanuddin, Plate, Azis, hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. [yhr]

Tag:

FPI