WAHANANEWS.CO, Jakarta - Hunian megah untuk para wakil rakyat segera hadir di Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius senilai triliunan rupiah ini dipastikan mulai berjalan tahun ini.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan rumah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di IKN akan segera dimulai pada 2025 dengan anggaran fantastis mencapai Rp 4,73 triliun.
Baca Juga:
Diam-diam Ternyata Proyek IKN Sudah Berprogres, Ini Hasilnya
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR pada Senin (15/9/2025).
"Proyek ini sudah dimulai tahun ini, sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ungkap Basuki.
Pembangunan hunian ini dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) mulai tahun 2025 hingga 2027.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Instruksi Presiden: IKN Harus Selesai dalam 3 Tahun
Total ada 732 unit hunian yang akan dibangun, terdiri dari rumah tapak bagi pimpinan DPR dan hunian vertikal untuk para anggota dewan.
Rinciannya, 18 unit rumah tapak disediakan untuk para pimpinan DPR RI, tiga unit bagi Ketua DPR dan 15 unit bagi Wakil Ketua DPR, dengan masing-masing rumah berluas 580 meter persegi.
Sedangkan untuk anggota DPR RI dan DPD, disiapkan total 714 unit rusun, yaitu 567 unit untuk anggota DPR RI dan 147 unit untuk anggota DPD, dengan luas masing-masing unit mencapai 390 meter persegi.
Pemilihan rusun dianggap sebagai solusi paling logis untuk menghemat lahan di kawasan IKN.
Basuki menjelaskan, "Jika menggunakan rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas."
Meskipun total kebutuhan anggaran pembangunan hunian mencapai Rp 4,73 triliun, Basuki menegaskan bahwa anggaran yang masuk tender pada tahun 2025 hanya Rp 3,68 triliun.
Dana ini dialokasikan ke dalam tujuh paket pekerjaan, mencakup pembangunan gedung kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua paket embung, satu paket kolam, serta jaringan pendukung.
Adapun pada tahun 2026, Otorita IKN telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun yang akan mencakup sisa kebutuhan anggaran hunian DPR pada 2026–2027.
Proyek hunian ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Dengan adanya fasilitas hunian layak untuk wakil rakyat, transisi menuju ibu kota baru diharapkan berjalan lebih lancar dan efisien.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
