WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta, Miftahuddin, menyatakan bahwa insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta, menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan pelaksanaannya.
Miftahuddin di Jakarta, Selasa (7/10/2025), mengatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun belakangan terjadi insiden keracunan makanan.
Baca Juga:
Wamendag: Pemanfaatan Perjanjian Dagang untuk Kuasai Pasar Global
"Insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan untuk mereduksi atau membatalkan program. Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG," kata Miftahuddin dalam keterangan tertulisnya.
Dia pun mengemukakan sejumlah data aktual yang memperlihatkan pentingnya cakupan program tersebut.
"Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun," papar Miftahuddin.
Baca Juga:
Do’a Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
Menurut dia, sebaran penerima paling besar berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 13,26 juta orang atau hampir 58 persen dari total penerima.
"Realisasi MBG sudah sangat baik, ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang," ujar Miftahuddin.
Dia menegaskan data tersebut menunjukkan dua hal, pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau banyak masyarakat.
