WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya terhadap temuan penggunaan anggaran yang sangat besar, yakni Rp6,2 triliun, untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.
Menurutnya, pembengkakan anggaran tersebut terjadi karena setiap kali ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan aplikasi baru.
Baca Juga:
Perbaiki Layanan Publik, Kemen-PANRB Ajak Mahasiswa Berpartisipasi
Jokowi menyebutkan bahwa saat ini terdapat 27 ribu aplikasi yang ada di instansi pemerintah. Bahkan, di satu kementerian terdapat lebih dari 500 aplikasi.
"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi di sela agenda peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Ia menegaskan bahwa orientasi selama ini selalu proyek, dan hal tersebut harus dihentikan serta tidak boleh diteruskan lagi.
Baca Juga:
Mulai 30 September Google Setop Akses ke Aplikasi, Apa Dampaknya?
"Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik.
Hal ini diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia, diikuti dengan peluncuran super aplikasi INA Digital.
Aplikasi INA Digital akan menjadi satu pintu untuk seluruh layanan publik. Pada tahap pertama, aplikasi ini akan menyediakan layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
Jokowi menegaskan bahwa mulai tahun ini, pemerintah berhenti membuat aplikasi baru dan platform baru.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
