WAHANANEWS.CO, Jakarta - Direktur Utama KAI 2009–2014 Ignasius Jonan menegaskan dirinya sama sekali tak membahas polemik Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/11/2025).
Jonan mengatakan pertemuannya yang berlangsung sekitar dua jam dimulai pukul 15.34 WIB hingga keluar pukul 18.20 WIB semata untuk berdiskusi sebagai warga negara mengenai program-program pemerintahan.
Baca Juga:
Kereta Khusus Petani dan Pedagang: Bukti Komitmen Presiden Prabowo untuk Keadilan Ekonomi
“Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih dua jam, lama sekali ya?” ujar Jonan seusai pertemuan.
“Enggak, enggak (bahas kereta cepat), enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu,” lanjutnya.
Ia menuturkan diskusi berfokus pada berbagai agenda pemerintahan, mulai dari diplomasi luar negeri, pengembangan BUMN, hingga program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai mampu menciptakan efek berganda pada ekonomi.
Baca Juga:
Cerita Penumpang Bertemu Presiden Prabowo di KRL: Alhamdulillah, Sekarang Nyaman Sekali
“Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan, juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan, jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain,” jelas Jonan.
Ketika ditanya soal proyek kereta cepat yang pernah ditentangnya saat menjabat Menteri Perhubungan, Jonan memilih irit bicara dan menegaskan dirinya tidak lagi berada di dalam pemerintahan.
“Nggak ada, saya udah pensiun, saya nggak akan nyampaikan pendapat lah, nggak, nggak ada, enggak, ya diskusi aja kok,” tegasnya.
Menurut Jonan, Presiden Prabowo juga tidak menyinggung pandangannya mengenai Whoosh, termasuk cara penyelesaian pembiayaan dan opsi perpanjangan tenor utang proyek tersebut.
“Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, nggak, saya nggak komentar soal yang begituan, wong saya udah pensiun, nggak punya kewenangan kok, nggak, jangan, nggak boleh,” tuturnya.
Jonan menyebut Prabowo pasti memiliki pendekatan dan kebijakan sendiri terkait proyek strategis tersebut.
“Nggak ada sama sekali, saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini, kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus, kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh,” ungkapnya.
Di sisi lain, proyek KCJB tengah menghadapi tekanan keuangan signifikan dengan KAI dan tiga BUMN lain menanggung porsi kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang pada 2024 rugi Rp 4,195 triliun atau sekitar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian berlanjut pada semester I-2025 dengan PSBI mencatat rugi Rp 1,625 triliun.
Kontroversi proyek ini telah muncul sejak sebelum pembangunan dimulai, ketika Jonan menolak pendanaan APBN untuk proyek tersebut dan mempertahankan aturan konsesi sesuai Perpres 107/2015 dan UU Perkeretaapian, termasuk persoalan izin trase yang sempat tertunda karena perbedaan durasi konsesi yang kini bahkan menjadi 80 tahun.
Kala itu, Jonan menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan aturan dan menjaga koridor hukum meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak terkait konsesi dan kemudahan bagi konsorsium proyek.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
