WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat.
Usulan ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.
Baca Juga:
Bangun 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Kemensos: Instrumen Penting Pengentasan Kemiskinan di Desa
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 - 10 hektare,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.
Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Baca Juga:
Tenaga Pengajar Sekolah Rakyat Akan Diambil dari ASN
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya.