WahanaNews.co | SETARA Institute mengungkapkan pengerahan ratusan aparat gabungan TNI-Polri hanya untuk mengawal pengukuran lahan merupakan aksi yang berlebihan.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai pengerahan aparat tersebut membuat masyarakat takut dan cemas.
Baca Juga:
Tambang Andesit Wadas, Ganjar: Pemerintah Tak Cari Untung
"Pengerahan seperti itu hanya menimbulkan kecemasan dan ketakukan masyarakat, terutama anak kecil, mengingat juga ada aparat bersenjata lengkap," kata Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2).
Ismail menilai, peran aparat di Desa Wadas justru bertentangan dengan fungsi kepolisian yang harusnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Ismail mendesak, Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk bisa meninjau ulang pengerahan aparat saat pengukuran lahan di Desa Wadas.
"Peninjauan ini diperlukan mengingat kondisi seperti ini justru menjadi sumber ketidakkondusifan dan rentan memicu kekerasan terhadap masyarakat," tegas Ismail.
Baca Juga:
Ribut Soal Ganti Rugi di Wadas, Ganjar Buka Suara
Gubernur Jawa Ganjar Pranowo juga diminta tidak mengeluarkan pernyataan yang tak berpihak kepada masyarakat Desa Wadas dan cenderung menihilkan pelbagai situasi di lapangan. Ismail berharap Ganjar membuka kembali dialog atas persoalan di Wadas.
"Ruang dialog ini perlu dibuka agar pendekatan keamanan tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan. Sebab, pendekatan keamanan hanya mengedepankan stabilitas semu dengan cara menggunakan daya paksa untuk mengkondusifkan kondisi," dia menandasi.
Seperti diketahui, pada Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
