WahanaNews.co |
Polri mengaku belum memutuskan apapun terhadap kasus dugaan kebocoran 279 juta
data penduduk Indonesia.
Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS
Kesehatan.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Gelar Sarasehan Sosialisasi Program JKN Bersama Polri dan Bhayangkari
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi
Hartono, menyampaikan, pihaknya masih mengkaji, menganalisa, berbagai
keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
"Hasil dari keterangan saksi ini masih
didalami oleh penyidik untuk terus menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan
instansi yang lain," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Menurut Rusdi, saksi yang diperiksa berasal
dari internal BPJS Kesehatan, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), hingga
vendor teknologi informasi di BPJS Kesehatan.
Baca Juga:
Program JKN, Solusi Cerdas Persalinan Tanpa Kantong Jebol
"Dari perkembangan yang terakhir, kita
telah memeriksa beberapa saksi dari BPJS Kesehatan dan juga vendor yang
mengadakan daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," tukas dia.
Sebagai informasi, Polri telah membentuk tim
khusus untuk mengusut dugaan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia.
Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS
Kesehatan.
Data tersebut diduga bocor dan
diperjualbelikan di forum internet.
Data itu mencakup Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Sejauh ini, Polri telah memeriksa 4 orang
sebagai saksi.
Rinciannya, 2 orang berasal dari pihak
internal BPJS Kesehatan, dan 2 orang lagi berasal dari Badan Sandi dan Siber
Negara (BSSN). [dhn]
