WahanaNews.co | Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto menegaskan, uang kas pemda yang tersimpan di bank bukan direncanakan untuk semata-mata mencari bunga.
“Itu dilakukan untuk mempersiapkan pembayaran yang sudah memiliki peruntukannya,” terang Ardian, dikutip melalui keterangan pers resminya, Jumat (17/9/2021). Menurutnya, pemda memiliki kecenderungan untuk menyediakan sejumlah uang untuk mempersiapkan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai honorer satu sampai dua bulan ke depan.
Baca Juga:
Pj. Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono Hadiri Pembahasan APBD 2025 Kota Tegal
“Sebagai bentuk spare dan bukan disengaja untuk mencari bunga, sekali lagi bukan,” tegasnya. Hal tersebut disampaikan Ardian dalam agenda dialog interaktif yang diselenggarakan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” secara virtual, Kamis (16/9/2021).
Selain Dirjen Bina Keuda, turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya Sugiarto. Dalam pemaparannya, Ardian menjelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 31 Agustus 2021, jumlah kas pemda adalah Rp 178,9 triliun.
Namun, jumlah ini pada awal bulan berkurang setelah digunakan. “Pada 1 September 2021 uang keluar dan berkurang untuk mendanai pengeluaran pemda per bulan untuk belanja rutin dan mengikat sejumlah Rp 42,76 triliun,” jelasnya.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
Belanja rutin itu, sebut dia, antara lain gaji dan tunjangan, belanja operasional (telepon, air, listrik, dan internet), serta belanja terkait pelayanan publik, termasuk pengeluaran mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
Merespons pernyataan Ardan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan skema penyimpanan uang pemda di bank. Ganjar menjelaskan, ada alasan mengapa uang daerah mengendap di bank.
Menurutnya, pada awal tahun anggaran, rekening umum kas daerah (RKUD) sudah memiliki saldo mengendap berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya.
