WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Kunjungan ini difokuskan pada percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara), penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga:
Musim Hujan Picu Serangkaian Bencana, BNPB Minta Masyarakat Tetap Waspada
Agenda kegiatan diawali dengan peninjauan langsung progres pembangunan Huntara di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada Selasa (20/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa pembangunan Huntara harus diselesaikan secepat mungkin agar dapat segera ditempati warga yang saat ini masih bertahan di hunian darurat.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Selasa (20/1/2026), untuk memastikan percepatan penyelesaian hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga:
Puncak Musim Hujan, BNPB Laporkan Dampak Banjir dan Cuaca Ekstrem di Bali hingga NTT
Keberadaan Huntara dinilai sangat penting untuk mendukung pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak.
Usai peninjauan lapangan, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan ke Pendopo Bupati Pidie Jaya untuk menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah serta unsur terkait.
Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis guna mempercepat pembangunan Huntara sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan pascabencana di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
Rangkaian kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Kabupaten Bireuen. Di daerah ini, Kepala BNPB menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada lembaga pendidikan keagamaan Dayah/YPI Ummul Ayman yang berlokasi di Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga.
Bantuan diterima langsung oleh Pimpinan YPI Ummul Ayman, Waled Nuruzzahri Yahya, bersama jajaran pengurus dayah.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kepala BNPB menyalurkan bantuan ke Dayah/YPI Ummul Ayman, Selasa (20/1/2026), sekaligus berdialog dengan para santri terkait kegiatan pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga berdialog dengan para santri untuk memberikan motivasi serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Bantuan yang disalurkan mencakup 500 set peralatan ibadah, 300 Al-Qur’an, 5 ton permakanan, serta sejumlah peralatan olahraga.
Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan pendidikan dan keagamaan, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar para santri.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kepala BNPB menyalurkan bantuan ke Dayah/YPI Ummul Ayman, Selasa (20/1/2026), sekaligus berdialog dengan para santri terkait kegiatan pendidikan.
Selain itu, Kepala BNPB juga menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan penyaluran Dana Tunggu Hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Bireuen, Dandim, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, jajaran pejabat BNPB, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana, BNPB terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pemulihan.
Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 2.646 unit rumah mengalami kerusakan berat di Kabupaten Bireuen.
Warga dengan kategori rumah rusak berat berhak menerima Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan.
Bantuan tersebut disalurkan mulai Desember 2025 hingga pembangunan hunian tetap selesai, guna membantu warga yang sementara waktu tinggal bersama keluarga atau kerabat.
Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan dan logistik, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
Masyarakat dapat mengakses bantuan tersebut melalui posko-posko yang tersedia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Untuk pembangunan hunian tetap, pemerintah akan menerapkan dua skema. Bagi warga yang tidak memiliki lahan, pembangunan hunian akan dilakukan secara terpusat.
Sementara itu, warga yang memiliki lahan dan memilih membangun hunian secara mandiri diperbolehkan melakukannya dengan pendampingan pemerintah serta menggunakan tanah yang status kepemilikannya jelas.
Warga juga diberi keleluasaan menambah material atau memperluas bangunan sesuai kemampuan, selama tetap memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen dapat segera memiliki hunian yang layak dan tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB turut menyalurkan Dana Tunggu Hunian kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
Kepala BNPB menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (20/1/2026), memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok selama masa transisi.
Penyaluran DTH merupakan bentuk kehadiran dan dukungan pemerintah selama masa transisi menuju hunian tetap, agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.
Hingga Selasa (20/1), tercatat sebanyak 3.626 Kepala Keluarga (KK) telah mengajukan DTH. Dari jumlah tersebut, 2.646 KK telah memiliki rekening DTH, sementara 915 KK telah menerima transfer dana.
Pada hari kunjungan kerja, sebanyak 1.731 KK menerima transfer DTH, yang menunjukkan percepatan signifikan dalam proses penyaluran bantuan.
Kepala BNPB menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (20/1/2026), memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok selama masa transisi.
Meski demikian, masih terdapat 980 KK yang rekeningnya belum dapat diterbitkan akibat ketidaksesuaian data By Name by Address (BNBA).
Kondisi ini menjadi perhatian serius BNPB agar seluruh warga terdampak dapat segera menerima haknya.
Proses verifikasi dan perbaikan data BNBA terus dilakukan untuk memastikan penyaluran DTH dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Melalui mekanisme penyaluran yang terukur dan transparan, pemerintah memastikan Dana Tunggu Hunian dapat tepat sasaran serta dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kondisi hunian sementara.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Kepala BNPB ke Aceh ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan Huntara, penyaluran Dana Tunggu Hunian, serta distribusi bantuan kemanusiaan, sehingga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
