WahanaNews.co | Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP merancang program untuk 10 tahun ke depan atau hingga 2035.
Tertuang dalam visi misi KIB yang bernama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (Paten).
Baca Juga:
Sejumlah Politis Senior Golkar Dorong Munaslub untuk Ganti Ketum Airlangga
KIB menawarkan Paten sebagai salah satu visi misi mereka dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
"Dalam Paten itu ditekankan periode krusial Indonesia adalah 2025-2035, di mana bonus demografi kami ini 191 juta penduduk," kata Ketua Umum Golkar, Airlangga di sela penyampaian visi misi KIB, di Hotel Shangri-la, Surabaya, Minggu (14/8).
Airlangga mengatakan visi misi itu akan diterapkan jika KIB memenangkan Pilpres 2024. Nantinya, Paten bakal dijalankan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Baca Juga:
Tiga Nama Capres Muncul Gagalkan Koalisi Besar, PDIP Klaim PPP Tinggalkan Golkar dan PAN
Paten akan mengutamakan ketahanan pangan, energi, kekuatan fiskal, usaha kecil menengah, memaksimalkan kesetaraan gender dan pengembangan pemuda.
"Nah kami harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4 ribu menjadi 12 ribu," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa KIB tak ingin Indonesia terjebak dalam kategori negara middle income trap. Oleh karena itu, KIB merumuskan paten guna mengakselerasi peningkatan perekonomian.
"Kalau pada waktu itu kita belum sejahtera maka kita menjadi tua dan tidak keluar dari middle income trap, yang ada seperti di Korea Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan KIB dibentuk dengan tujuan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Tujuan lain dari partai KIB, kata Zulhas, yaitu mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa.
Zulhas merasa, perpecahan bangsa sudah sangat meruncing yang ditimbulkan persaingan pada Pilpres dua periode terakhir. Politik identitas tersebut yang diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB.
"Dua kali pilpres, pembelahan sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju," kata Zulhas.
Zulhas juga mengajak partai-partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan evaluasi demokrasi yang berjalan selama ini. Zulhas merasa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, akhir-akhir ini cenderung transaksional.
"Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust, dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan," kata dia.[rin]
