WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan nada tegas menanggapi desakan anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, yang meminta dirinya menunjuk politikus yang diduga minta-minta jatah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Gini, saya tidak ingin mendikotomi politisi, pengusaha, TNI, polisi, dan lain-lain. Semua pihak yang berkontribusi di dalam program makan bergizi gratis adalah pejuang republik. Saya ucapkan terima kasih ke semua pihak," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:
Cegah KLB Terulang, Menkes Perintahkan Percepatan Sertifikasi Higiene Sanitasi MBG
Dadan menegaskan bahwa hingga saat ini pembangunan SPPG merupakan hasil investasi dari berbagai pihak yang peduli pada program MBG.
"Sampai sekarang, ini saya harus klarifikasi ya. Sampai sekarang, seluruh SPPG yang ada, itu adalah investasi dari para pihak," ucapnya.
Ia menambahkan, BGN memang memiliki anggaran, tetapi hingga kini belum mampu mendirikan SPPG dengan dana internal.
Baca Juga:
Menkes dan Zulhas Sepakat Perbaiki Tata Kelola MBG secara Menyeluruh
"Mereka adalah para pejuang republik. Badan Gizi punya anggaran, dan sampai sekarang belum bisa bangun. Jadi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak," tambah Dadan.
Pernyataan Dadan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Sahidin yang menyinggung isu adanya politikus menguasai dapur SPPG.
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas program MBG, Rabu (1/10/2025), Sahidin secara terbuka meminta agar Kepala BGN menunjuk langsung siapa politikus yang dimaksud.
"BGN ini program Presiden, bagaimana ini bisa selesai cepat, bagaimana 2025 ini targetnya tercapai karena multi efeknya ya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi, setelah kami jalan di dapil masing-masing, kami nggak nyaman juga, Pak, politisi yang mintalah, yang apa," ujar Sahidin.
Ia mengakui pernah berkomunikasi dengan staf Kepala BGN, namun menurutnya itu hanya bertujuan menjembatani, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Memang saya ada menelepon staf Bapak, tetapi kami hanya menjembatani, mungkin kalau yang lain nggak tahu saya. Tapi, kalau ada, tolong tunjuk ini minta-minta ini kerjaannya," ungkapnya.
Sahidin juga menegaskan bahwa narasi liar soal isu politikus tidak boleh menjadi pengalihan isu karena justru menimbulkan keresahan publik.
"Ini cari komisi ini, ini mencari kesempatan ini di program ini, begitu dong. Tapi, kalau buat narasi-narasi sehingga pengalihan isu-isu ini keluar, nggak mau juga kita. Persoalannya di dalam, di dalam sendiri. Saya tahu, kalau kita bicara mafia, mungkin nggak?" tutup Sahidin.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
