WahanaNews.co | Pernyataan Presiden Joko Widodo soal penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI -Polri beberapa pekan lalu,memunculkan pro dan kontra.
Terlebih setelah daftar nama penceramah yang dinilai radikal beredar di sosial media.
Baca Juga:
Facebook Terbanyak, BNPT: 600 Akun Medsos Berunsur Radikal
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad menyayangkan terjadinya polemik tersebut. Sebab, apa yang disampaikan Jokowi faktual dan bukan mengada-ada.
"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," katanya di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (9/3).
Dia juga memastikan, pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Untuk itu, dia minta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
Baca Juga:
BNPT Wanti-wanti Gerakan Radikal Jelang Pemilu 2024
"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," ujarnya.
Rumadi menerangkan, yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama.
"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," pungkasnya. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
