WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, meminta seluruh partai politik, tokoh nasional, hingga para pengamat untuk menghentikan perdebatan mengenai wacana dua periode maupun pencarian figur wakil presiden baru.
Menurutnya, pemerintahan saat ini belum genap dua tahun berjalan dan momentum menuju 2029 masih sangat jauh. Karena itu, energi bangsa seharusnya difokuskan pada penguatan kerja nyata kabinet, bukan pada manuver politik yang berpotensi mengganggu konsentrasi nasional.
Baca Juga:
KSPSI: PBI Tepat Sasaran, Pertemuan Taipan Harus Perkuat Asta Cita
“Biarkan kabinet bekerja. Itu yang harus kita nilai dan evaluasi bersama. Jangan terlalu dini bicara 2029, sementara tantangan hari ini jauh lebih mendesak,” kata Arnod, Minggu (15/02/2026).
Arnod Sihite yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI) itu juga menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.
Dalam situasi global yang tidak menentu mulai dari gejolak geopolitik hingga tekanan ekonomi dunia Indonesia membutuhkan persatuan nasional guna menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan secara simultan.
Baca Juga:
KSPSI Ucapkan Selamat kepada Wamenaker RI atas Penghargaan Bergengsi AFEO Honorary Fellow
Perkuat Koordinasi dan Sensitivitas Kebijakan
Sejalan dengan dukungan tersebut, Arnod mengingatkan agar kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Ia menilai sejumlah kebijakan kerap menimbulkan kegaduhan karena kurang sinkron, data tidak matang, bahkan berubah setelah diumumkan ke publik. Salah satu contoh yang ia soroti adalah polemik Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka keran impor secara luas dan memicu kekhawatiran pelaku usaha dalam negeri.
Selain itu, persoalan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai tidak tepat sasaran turut memicu keresahan masyarakat. Arnod menegaskan bahwa bantuan sosial harus benar-benar diterima oleh mereka yang tidak mampu.
“Yang menerima manfaat harus benar-benar mereka yang tidak mampu membayar iuran, bukan yang secara ekonomi mampu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arnod Sihite selaku anggota LKS Tripartit Nasional juga menyoroti polemik penonaktifan peserta bukan penerima Bantuan Penerima Iuran (BPI) yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Menurutnya, kebijakan sosial harus disusun dengan aturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta sanksi tegas agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Arnod turut mengingatkan pemerintah untuk lebih peka terhadap isu kemanusiaan, termasuk penanganan bencana alam yang harus cepat dan tanggap darurat. Ia menyinggung tragedi pelajar SMP di NTT yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah sebagai alarm bahwa negara harus hadir lebih sensitif terhadap problem riil masyarakat.
Transparansi Program dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Arnod meminta transparansi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menurutnya perlu evaluasi menyeluruh setelah muncul sejumlah kasus di lapangan, termasuk dugaan keracunan dan potensi penyimpangan anggaran.
Ia menilai setiap program strategis harus dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama saat angka pengangguran masih menjadi perhatian serius.
Selain itu, regulasi Koperasi Merah Putih juga diminta agar dikaji secara matang agar tidak tumpang tindih dengan koperasi yang telah lebih dulu eksis.
Di sisi lain, Arnod mengapresiasi usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pemutihan catatan BI Checking (SLIK OJK) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengajukan KPR subsidi. Kebijakan tersebut dinilai progresif karena dapat mempermudah akses kepemilikan rumah, khususnya bagi buruh yang terkendala riwayat kredit kecil di masa lalu.
Ia juga mendorong program perumahan buruh yang berkualitas, ramah lingkungan, dan dekat kawasan industri sebagai solusi jangka panjang atas persoalan kesejahteraan pekerja, termasuk jeratan pinjaman online bermasalah.
Stabilitas dan Profesionalisme sebagai Fondasi
Arnod menegaskan bahwa stabilitas dan investasi merupakan fondasi utama ekonomi nasional. Pemerintah didorong memangkas anggaran yang tidak produktif dan mengalokasikan belanja negara ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurutnya, penempatan figur independen dan profesional di posisi strategis sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
“Kepercayaan investor lahir dari tata kelola yang bersih dan profesional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek strategis, termasuk rencana investasi Danantara senilai Rp202,4 triliun untuk empat proyek besar yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan memberikan efek berganda terhadap perekonomian.
Seruan Persatuan Nasional
Menutup pernyataannya, Arnod kembali menegaskan bahwa seluruh program Presiden Prabowo harus diarahkan pada perluasan penyerapan tenaga kerja, keadilan sosial, kemanusiaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan di tengah dinamika global dan domestik.
“Kita berharap dapat membangun gerakan kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari migas, perkebunan, pertanian, hingga kekayaan laut. Seluruh potensi tersebut harus dikelola secara adil dan berkelanjutan agar benar-benar dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
