WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus memperdalam pengawasan terhadap pengelolaan subsidi dan kompensasi listrik nasional.
Fokus utama mencakup ketepatan sasaran penyaluran subsidi, percepatan pengembangan energi bersih, serta evaluasi dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat sekitar.
Baca Juga:
Dorong Energi Bersih, PLN Hadirkan PLTS Mentari Nusantara I Lewat Skema GIGA ONE
Isu-isu tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara BAKN DPR RI dan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mendorong percepatan implementasi energi ramah lingkungan di Bali.
Menurutnya, sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap pasokan energi yang bersih, berkelanjutan, dan andal.
Baca Juga:
Lewat Sustainability Day 2026, PLN Tegaskan Komitmen Transisi Energi Berkelanjutan
“Ya, kita ke sini tujuan utamanya adalah tentu tata kelola subsidi secara garis besarnya, di mana subsidi ini mestinya tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat di Bali khususnya. Dan kemudian juga kami mendapatkan temuan-temuan di daerah ini untuk segera melakukan green energy,” ujar Demar, sapaan akrabnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa Bali masih memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan.
Sumber daya seperti bendungan serta pemanfaatan tenaga surya dinilai dapat dioptimalkan guna mendukung kebutuhan energi bersih yang terus meningkat, terutama seiring dengan tuntutan sektor pariwisata global terhadap standar keberlanjutan lingkungan.
“Masih banyak sumber yang bisa kita manfaatkan hari ini, misalnya bendungan masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga tentu solar panel juga menjadi bagian daripada green energy yang sangat kami butuhkan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, BAKN juga menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional pembangkit listrik.
Dampak seperti kebisingan maupun potensi gangguan lingkungan lainnya perlu ditangani secara serius.
Oleh karena itu, PLN didorong untuk memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, perencanaan sistem kelistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dinilai harus disusun secara komprehensif dan matang.
Hal ini penting mengingat Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan pasokan listrik.
Keandalan dan stabilitas listrik menjadi faktor penting dalam menjaga citra daerah di mata wisatawan internasional.
BAKN juga menyoroti pentingnya konsistensi komitmen lintas sektor dalam mendukung transisi energi.
Kerja sama dengan institusi pendidikan, pelaku industri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai krusial untuk mempercepat pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi layanan kelistrikan turut menjadi perhatian utama. Implementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi pelanggan listrik.
“Di samping itu juga saya meminta tadi untuk AMI segera diterapkan, artinya memakai smart meter. Itu harus segera juga dilakukan, karena sangat lucu juga kita ini harus beli token terus memasukkan. Sekarang hampir semua sudah memiliki yang namanya smartphone. Nah, oleh karena itu smart meter juga harus diberdayakan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Secara keseluruhan, BAKN DPR RI mendorong agar pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Bali mampu menyeimbangkan antara efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pendalaman ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan BAKN guna memastikan kebijakan publik di sektor energi dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
