WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah berani pemerintah dalam menangani persoalan tambang nikel di Raja Ampat menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam saat alam dan masyarakat berada dalam ancaman.
Di tengah sorotan tajam publik, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, hak masyarakat lokal, dan ketegasan hukum.
Baca Juga:
Bangun Sinergitas, DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya Silaturahmi dengan Polres Raja Ampat
Sikap ini menuai dukungan luas, termasuk dari organisasi kepemudaan dan tokoh nasional.
Penertiban aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, oleh pemerintah disambut positif sebagai langkah tegas yang mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Umum DPP Bapera, Henry Indraguna, menilai bahwa keberanian pemerintah dalam menyelamatkan kawasan ekowisata Raja Ampat dari kerusakan lingkungan merupakan bukti nyata komitmen terhadap masa depan rakyat dan negara.
Baca Juga:
Kolaborasi Bersama RSUD, GMB Raja Ampat Sukses Gelar Aksi Donor Darah Jelang Hut Ke-3
“Kasus pertambangan nikel di Raja Ampat telah membuktikan negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, baik kelangsungan ekologi lingkungan Raja Ampat, menyelamatkan pariwisata sebagai devisa daerah dan negara,” ujar Henry pada Sabtu (14/6/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa upaya pemerintah tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan turut mencari solusi agar masyarakat tetap bisa bekerja di sektor pertambangan yang sesuai aturan.
“Serta mencarikan cara terbaik untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat tersebut untuk bekerja di pertambangan nikel yang izin operasi dan pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku,” jelasnya.
Henry mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan dukungan penuh dari Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq, dan seluruh jajaran organisasi yang siap mengawal setiap program strategis yang mendukung visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung pentingnya stabilitas politik serta dukungan moral terhadap para pejabat negara yang sedang berupaya membenahi sektor energi dan pertambangan dari praktik ilegal.
“Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di sektor ESDM perlu diapresiasi karena berdampak langsung pada keberlanjutan alam dan sosial-ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Henry bahkan menyatakan bahwa Bapera siap menjadi barisan terdepan dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba mengganggu atau menyerang kebijakan pemerintah yang sah.
“Bapera siap berada di garda terdepan dan siap pasang badan jika ada yang coba-coba mengusik atau mengganggu posisi pemimpin yang sedang menjalankan kebijakan nasional untuk kemaslahatan rakyat,” tegas Henry.
Sebagai akademisi dan tokoh nasional, Henry juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan sengketa tambang.
Ia menyebut bahwa penyelesaian di Raja Ampat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, hingga pelaku industri.
“Pendekatan yang diimplementasikan mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri sehingga solusi terbaik dari yang baik yang didapatkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan agar narasi-narasi negatif yang menyerang kebijakan pemimpin tidak terus dibiarkan berkembang tanpa bantahan.
“Bapera akan terus memitigasi segala hal terkait ancaman, hambatan, gangguan internal atau eksternal yang melawan kebijakan. Bapera siap pasang badan melawan upaya inkonstitusional dan berpotensi sebagai character assassination dengan berupaya membangun isu-isu tidak benar yang sengaja dikapitalisasi untuk menjatuhkan kredibilitas pemimpin nasional,” pungkas Henry.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
