WAHANANEWS.CO Jakarta - Organisasi relawan nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet guna memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan lebih cepat, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba menilai Presiden Prabowo membutuhkan figur menteri yang tidak hanya memiliki kemampuan teknokratis, tetapi juga mampu menjadi eksekutor lapangan yang kuat sekaligus komunikator publik yang efektif.
Baca Juga:
Buruh Apresiasi Prabowo, Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih
"Presiden membutuhkan sosok yang mampu menerjemahkan visi besar beliau menjadi kerja nyata di lapangan, mengoordinasikan berbagai kementerian, dan menjelaskan arah kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami," ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba, Sabtu (7/6/2026).
Menurut Tohom, efektivitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para pembantu Presiden dalam menghubungkan arah kebijakan strategis dengan pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, figur menteri yang memiliki kemampuan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tekankan Integritas dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program MBG
Dalam konteks tersebut, Tohom menilai publik masih mengingat keberadaan figur seperti Luhut Binsar Pandjaitan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kerap berperan sebagai penghubung antara kebijakan strategis pemerintah dengan implementasinya di berbagai sektor.
Menurutnya, karakter kepemimpinan semacam itu dibutuhkan untuk mempercepat realisasi agenda besar Presiden Prabowo.
Menurut Tohom, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks karena harus menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing nasional, menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus memastikan stabilitas sosial tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berubah.
Ia menilai keberhasilan kabinet ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun program, tetapi juga oleh kecepatan mengeksekusi kebijakan dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten.
"Di era digital saat ini, persepsi publik bergerak sangat cepat. Program yang baik bisa kehilangan dukungan apabila tidak dikomunikasikan secara tepat. Karena itu, Presiden memerlukan tim yang mampu bekerja cepat, adaptif, dan hadir menjawab berbagai pertanyaan masyarakat secara terbuka," katanya.
Tohom berpandangan momentum evaluasi kabinet harus dilihat sebagai upaya memperkuat mesin pemerintahan agar semakin efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo.
"Pergantian atau penyegaran kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Yang paling penting adalah memastikan setiap posisi strategis diisi oleh figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi, keberanian mengambil keputusan, dan orientasi kuat terhadap hasil," ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia sedang memasuki fase penting menuju target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga dibutuhkan para pembantu Presiden yang mampu bekerja lintas sektor dan menghilangkan ego kelembagaan.
"Negara sebesar Indonesia tidak bisa bergerak dengan pola kerja yang terfragmentasi. Diperlukan orkestrasi yang kuat agar seluruh kementerian bergerak dalam satu irama untuk mencapai target pembangunan nasional," ucap Tohom.
Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting untuk mempercepat berbagai agenda strategis pemerintah yang saat ini sedang dijalankan.
Ia menambahkan, koordinasi yang solid juga diperlukan untuk mendukung hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan energi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan mengatakan kebutuhan akan figur menteri yang kuat dalam koordinasi lintas sektor semakin penting karena berbagai agenda strategis pemerintah saling berkaitan, mulai dari transisi energi, industrialisasi berbasis sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi hijau.
Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan berbagai kementerian, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat.
"Indonesia membutuhkan lebih banyak problem solver di kabinet. Menteri yang hadir bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin perubahan yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan dan menjaga optimisme bangsa di tengah tantangan global yang tidak ringan," katanya.
Tohom meyakini Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik demi memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi rakyat. Itu yang paling penting bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan," pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
