WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pelantikan serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) lalu di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi momentum penting dalam pemerintahan.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebutkan bahwa momen ini menjadi titik tolak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih solid dan sinkron, terutama dalam percepatan pembangunan di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Penanganan Sampah Jadi Bagian Kerja Sama Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup
“Pelantikan ini menandai babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru, kita berharap ada harmonisasi kebijakan yang lebih baik, terutama dalam mengakselerasi konsep kota aglomerasi Jabodetabekjur,” ujar Tohom, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, konsep aglomerasi yang temaktub dalam UU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) adalah solusi efektif untuk mengatasi tantangan perkotaan yang kompleks, seperti kemacetan, polusi, dan tata kelola ruang.
“Pembangunan kawasan Jabodetabekjur harus terkoordinasi secara matang, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara Jakarta dan kota-kota penyangga. Dewan Kawasan Aglomerasi yang dibentuk berdasarkan UU DKJ harus menjadi motor utama dalam mengoordinasikan rencana pembangunan,” tegasnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi ITS atas Inovasi Teknologi yang Mendukung Keandalan Energi Terbarukan
Pemerintah telah memastikan bahwa kota aglomerasi ini tidak akan mengubah status administrasi pemerintahan daerah, namun lebih kepada harmonisasi kebijakan.
“Hal yang perlu kita dorong adalah sinkronisasi anggaran dan perencanaan lintas daerah agar pembangunan bisa berjalan efektif,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua sekaligus pendiri Aglomerasi Watch menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil harus diperkuat dalam proses ini.
“Pemerintahan yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. MARTABAT Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mendorong keterlibatan publik dalam setiap tahap pembangunan aglomerasi ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran Presiden dalam mengawasi langsung implementasi kebijakan ini.
“Jangan sampai terjadi kebijakan yang tumpang tindih. Presiden tetap memegang kendali penuh terhadap arah pembangunan kawasan aglomerasi ini, dengan pelaksanaan yang bisa didelegasikan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Tohom mengusulkan adanya pertemuan rutin sebagai bentuk koordinasi yang lebih intens antara kepala daerah di Jabodetabekjur untuk menyusun peta jalan pembangunant.
“Kita butuh roadmap yang jelas, dengan target-target yang terukur, agar pembangunan ini tidak hanya sekadar wacana,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
