Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menyoroti pentingnya penegakan aturan tata ruang.
Ia menilai bahwa maraknya alih fungsi kawasan hijau menjadi area pemukiman dan komersial adalah penyebab utama semakin parahnya banjir di kawasan Jabodetabekjur.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Tambang Dairi Prima Mineral Lebih Percepat Pembangunan Jalan Karo–Dairi–Pakpak
"Banyak wilayah resapan air yang hilang karena pengembangan properti yang tidak terkontrol. Jika pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam menertibkan pelanggaran tata ruang, maka penanganan banjir hanya akan menjadi upaya tambal sulam yang tidak efektif," imbuhnya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa kebijakan seperti modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB hanyalah solusi jangka pendek dan tidak dapat menjadi andalan dalam mengatasi banjir secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang seperti waduk, embung, dan kanal banjir yang dapat mengalirkan air dengan lebih baik.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Dipersiapkan Matang Menuju Kota Global
"Modifikasi cuaca itu ibarat pereda nyeri sementara, bukan penyembuh utama. Kita harus membangun solusi yang lebih struktural dan berbasis kajian ilmiah agar banjir tidak menjadi ancaman tahunan yang terus merugikan masyarakat," sebutnya.
Dengan semakin meningkatnya intensitas hujan akibat perubahan iklim, ia berharap agar kebijakan pengelolaan tata ruang dan penanganan banjir tidak lagi bersifat sektoral.
"Akan lebih baik menjadi prioritas nasional yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pihak terkait," tutupnya.
