WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan tidak berhenti meski gelombang kritik dan tuntutan mahasiswa terus mengarah pada tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan pemerintah tetap menjalankan MBG karena penerima manfaatnya nyata, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah.
Baca Juga:
Dari MBG hingga IFP, Program Prioritas Presiden Prabowo Dorong Kemajuan Pendidikan Nasional
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).
Qodari mengatakan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas gizi generasi muda.
Pemerintah, kata dia, tetap memberi ruang evaluasi karena pelaksanaan program besar di lapangan pasti menghadapi dinamika dan persoalan teknis.
Baca Juga:
Anggaran MBG Rp268 Triliun Bakal Dihitung Ulang, Pemerintah Ungkap Alasannya
“Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.
Menurut Qodari, masalah yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak bisa langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program yang telah menyasar kelompok rentan.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.
Ia menjelaskan Badan Gizi Nasional atau BGN tetap menjalankan MBG sambil melakukan pembenahan terhadap tata kelola program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelasnya.
Qodari menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari penataan pelaksanaan program, bukan penghentian MBG secara keseluruhan.
Ia juga mengklaim keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini bisa memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur.
Pemerintah, lanjut dia, sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dari berbagai sisi.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” papar Qodari.
Evaluasi tersebut mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, serta pelibatan vendor lokal dalam rantai pelaksanaan MBG.
Sikap pemerintah ini muncul setelah penghentian MBG menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi BEM Universitas Indonesia dan sejumlah mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Tuntutan keempat adalah menghentikan militerisme di ranah sipil.
Tuntutan kelima adalah mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Meski menuai desakan penghentian, pemerintah menyatakan MBG tetap dilanjutkan dengan pembenahan pada titik-titik pelaksanaan yang dianggap perlu diperbaiki.
Qodari menilai keberlanjutan program dan evaluasi tata kelola harus berjalan bersamaan agar manfaat MBG tetap diterima masyarakat tanpa mengabaikan kritik publik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini
