WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka kesempatan bagi para kepala daerah dari PDI Perjuangan yang ingin bergabung dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini telah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).
Meskipun retreat telah memasuki hari ketiga, Tito menegaskan bahwa pihaknya tetap menerima kepala daerah yang baru bergabung sebagai peserta.
Baca Juga:
Kader PDI-P Antusias Ikut Retreat, Ini Hasil Lobi Pramono Anung ke Kemendagri
"Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan akan ada yang bergabung lagi. Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya, tetapi kami tetap terbuka untuk menerima mereka," ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Namun, Tito menekankan bahwa akan ada perbedaan dalam penilaian antara kepala daerah yang hadir sejak hari pertama dan mereka yang bergabung di tengah kegiatan.
Sebab, dalam ketentuan kehadiran, peserta harus mengikuti setidaknya 90 persen dari seluruh rangkaian retreat.
Baca Juga:
51 Kepala Daerah PDI-P Tetap Ikut Retreat di Magelang Sejak Hari Pertama
"Ya, sertifikatnya akan berbeda. Mereka yang hadir minimal 90 persen akan mendapat sertifikat kelulusan. Sementara yang datang di tengah jalan hanya akan diberikan sertifikat keikutsertaan, tanpa status lulus," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa sebanyak 55 kepala daerah dari PDI-P berencana mengikuti retreat di Akmil Magelang dalam waktu dekat.
"Ada kemungkinan mereka akan segera bergabung," ujarnya di lokasi retreat pada Minggu (23/2/2025). Meski begitu, Bima tidak merinci kapan tepatnya para kepala daerah itu akan datang dan berapa jumlah pasti yang akan bergabung.
"Saya mendapat informasi bahwa keikutsertaan mereka mungkin dilakukan secara bertahap, tetapi jumlah pastinya belum diketahui," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda partisipasi mereka dalam retreat yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam. Keputusan ini merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Diperintahkan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025," demikian pernyataan Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang agar menghentikan perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
Namun, sinyal bahwa sejumlah kader PDI-P tetap akan bergabung dalam retreat semakin kuat, terutama setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung, yang juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bertolak ke Magelang pada Sabtu (22/2/2025).
Pramono hadir di Magelang untuk berkoordinasi dengan Kemendagri terkait instruksi penundaan retreat.
Saat ini, berdasarkan data internal PDI-P, sebanyak 55 kepala daerah dari partai tersebut masih menunggu keputusan DPP mengenai keikutsertaan mereka dalam retreat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
