WAHANANEWS.CO - Bencana yang menerjang Sumatera bukan gelombang raksasa dari laut, melainkan ancaman senyap dari langit yang datang terpecah dan membuat penanganannya jauh lebih rumit.
Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera memiliki karakter berbeda dengan tsunami Aceh pada 2004 lalu.
Baca Juga:
BNPB Laporkan Rentetan Bencana Hidrometeorologi Akibat Hujan Lebat dan Angin Kencang
“Saya sampaikan agak beda ya case bencana ini dengan tsunami tahun 2004, kalau tsunami 2004 kan dari laut sehingga menghantam daerah pinggiran, dan itu rata-rata satu hamparan, misal kota Banda Aceh satu hamparan hampir tengah kota ya, kemudian Meulaboh, Pidie dan lain-lain,” ujar Tito pada Sabtu (7/2/2025).
Sebagai Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menyebut perbedaan utama terletak pada pola dampak bencana yang kali ini tidak merata dan terpecah-pecah.
“Kalau ini karena dari hidrometeorologi, hujan yang terus menerus kemudian debit air yang turun ke bawah menerpa daerah dataran tinggi, dan juga daratan rendah maka yang terjadi adalah scattered problemnya, itu terjadi terpecah-pecah,” jelasnya.
Baca Juga:
Pergerakan Tanah di Tegal, 1.686 Warga dan Santri Mengungsi ke Lokasi Aman
Ia menegaskan bahwa dalam satu provinsi, tidak semua daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor secara bersamaan.
“Contoh misalnya kita masuk dari Aceh Tamiang yang berat sekali, 30 menit dari situ kita nyeberang masuk ke kota Langsa jadi ada air aja kemudian selesai ditangani sendiri, saya cek kota itu ya memang nggak ada masalah, masuk kota Takengon nggak ada,” jelasnya.
“Gayo Lues saya lihat semua lancar, pasar jalan, tapi terputus,” imbuhnya.
Tito juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani untuk memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah yang aksesnya terputus.
“Saya sampaikan daerah-daerah yang berpotensi terkurung harus punya stok minimal 3 bulan supaya kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, kalau terjadi hal sama masyarakat nggak panik, pemerintah nggak panik karena logistik itu udah ada selama 3 bulan, dan 3 bulan itu udah cukup untuk pemerintah membuka akses,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
