Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya sempat mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan karena penyerapan anggarannya dinilai lambat.
Purbaya bahkan sempat menyatakan siap mengalihkan anggaran MBG senilai Rp71 triliun jika hingga Oktober 2025 tidak terserap optimal. Ia menilai anggaran yang tidak digunakan justru membebani keuangan negara karena tetap menimbulkan beban bunga utang.
Baca Juga:
Kadis Kesehatan DKI Targetkan Semua Dapur MBG Miliki SLHS
"Kalau ditemukan masih nganggur, kita bantu secepatnya supaya terpakai. Tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan begitu, fair kan. Karena daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga, saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap," ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).
Ia menambahkan salah satu opsi pengalihan anggaran jika penyerapan MBG tak optimal adalah memperpanjang program bantuan beras untuk masyarakat miskin.
"Yang 2 kali 10 kg beras kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang tidak bisa diserap. Tapi kalau memang bisa diserap kan bagus," katanya.
Baca Juga:
Kemenkes Tegaskan Peran Sentral dalam Awasi Program Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyebut penyerapan anggaran MBG terus menunjukkan tren positif. Ia melaporkan serapan telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total anggaran Rp71 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp18,63 triliun disalurkan untuk bantuan makan bergizi, dengan cakupan 37 persen penerima manfaat.
Dadan menjelaskan lambatnya penyerapan di awal tahun disebabkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih sedikit. Namun, kini jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 8.000 unit dan ditargetkan mencapai 20 ribu unit pada November.
