WahanaNews.co | Pembicaraan tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seakan tidak ada habisnya, kini datang dari sejumlah asosiasi profesi yang berkaitan dengan infrastruktur yang mengingatkan beberapa hal kepada pemerintah seiring rencana pembangunan IKN.
Mulai dari perlunya kehatian-hatian karena IKN dibangun di kawasan hutan, kemudian pendanaan, waktu, ketepatan desain arsitektur, hingga menerapkan konsep berkelanjutan.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan, kalau bisa memilih, baiknya tidak mengutamakan pembangunan kota di kawasan hutan. Namun, bukan berarti tidak bisa direncanakan dan dirancang.
"Tidak ada yang tidak bisa kami rencanakan dan rancang. Tetapi merencanakan kota di kawasan bekas hutan dengan yang bukan bekas hutan tentu berbeda, size hingga sistem kotanya pasti berbeda," ujar Andy dalam sebuah diskusi, kemarin.
Seiring dengan kondisi tersebut, masih ada waktu untuk terus memperhatikan prosesnya secara objektif.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Merujuk pada semboyan planologi yakni 'tempat untuk semua dan semua pada tempatnya'.
"Paradoks ini bukan membuat kita khawatir, tetapi menegaskan bahwa membangun kota di atas kawasan hutan, perlu waktu, kehati-hatian, dan extraordinary," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofian menyampaikan, pembangunan IKN Nusantara harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu biaya, waktu, dan kualitas.
"Karena kalau saya boleh memilih, IKN ini sekali-kalinya seumur hidup membuat ibu kota baru. Jadi saya lebih cenderung majukan kualitas, cari dana yang benar, dan waktunya harus lebih baik dan masuk akal," terangnya.
Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Georgius Budi Yulianto menambahkan, IKN harus menjadi national building yang baik dan dikurasi secara tepat.
Supaya hasilnya akan diingat sebagai hal luar biasa dan diwariskan ke generasi selanjutnya.
"Seharusnya memang taat azas itu menjadi hal yang penting karena itu mengacu pada siapa yang bertanggung jawab dengan desainnya," tutur pria akrab disapa Boegar itu.
Sedangkan Ketua Umum Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Dian Heri Sofian mengatakan, legacy yang ditinggalkan melalui IKN tidak hanya berupa fisik. Melainkan juga prosesnya sebagai bagian dari peristiwa bersejarah.
"Jadi jangan sampai IKN meninggalkan legacy yang tidak baik. Takes your time, jangan ngejar buru-buru karena ada batasan tertentu, tapi proseslah yang diutamakan sehingga hasilnya terbaik bagi bangsa ini," jelasnya.
Semenatara Ketua Umum Gren Building Council Indonesia (GBCI) Iwan Prijanto mengharapkan IKN bisa menjadi kota yang berkelanjutan.
Namun, untuk mencapainya tidak mudah dan membutuhkan upaya sistemik. Karena sustainability atau keberlanjutan itu membutuhkan sumber daya yang kemudian diolah sesuai standar yang berlaku agar kehidupan generasi di masa depan masih tetap eksis.
"Mulai dari mengelola lanskap, bangunan, perancang kotanya, dan policy dari perencanaan kotanya, serta aspek yang lain seperti kesehatan, itu harus dikelola secara sistemik," ujarnya. [bay]
