WahanaNews.co, Jakarta - Indonesia tetap berjuang melawan gugatan terhadap larangan ekspor nikel yang diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia tak akan gentar sedikitpun untuk melakukan banding.
Jokowi mengatakan program hilirisasi nikel Indonesia memang seringkali ditentang oleh banyak pihak. Namun Jokowi yakin program hilirisasi dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia.
Baca Juga:
Hadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO, Wamendag: Momentum Akselerasi Kerja Sama Antar Negara
"Tetapi ini ditentang, digugat ke WTO, dan maaf kita kalah, bukan menang. Kalah kita. Kita akan banding lagi," ungkap Jokowi dalam Kongres Hikmahbudhi XII di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024), mengutip Detik.
Meskipun telah mengajukan banding, Jokowi mengungkapkan ketidakoptimisan atas kemungkinan Indonesia menang dalam kasus tersebut.
Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan membuatnya merasa tertekan. Sebab, seiring dengan proses banding, industri nikel di Indonesia terus dibangun.
Baca Juga:
Soal Nikel Indonesia Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kalah Lagi!
"Saya memiliki keyakinan bahwa kemungkinan kita kalah kembali adalah besar, namun saat kita menghadapi kekalahan, industri tersebut sudah berdiri. Karena membangun sebuah industri memerlukan waktu yang panjang, dan tidak dapat dipastikan apakah akan ada kesempatan untuk mengajukan banding kedua. Yang penting, kita tidak boleh mundur hingga industri selesai dibangun," ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia.
Sebelum langkah hilirisasi diambil, ekspor nikel mentah Indonesia hanya bernilai US$ 2,1 miliar. Namun, dengan diperkenalkannya hilirisasi, nilai ekspor hasil olahan nikel telah melonjak drastis menjadi US$ 30 miliar.
"Coba berapa kali lipat nilai tambah kita dapat, pajak kita dapat, PNBP yang kita dapat, bea ekspor yang didapat, royalti kita dapat utk mendapatkan negara," pungkas Jokowi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
