WahanaNews.co | PDI Perjuangan menyebut pemberdayaan desa dan pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Untuk itu, PDIP berharap kepala daerah harus minimal menciptakan desa wisata mandiri di daerahnya. Indonesia dinilai punya potensi luar biasa.
"Oleh karena itu DPP PDIP mengharapkan agar para kepala daerah pada masa jabatan yang diembannya harus mampu menciptakan minimal satu desa wisata untuk mandiri di wilayahnya," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani, dalam Webinar Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10).
Baca Juga:
Kota Kediri Terpilih Jadi Proyek Percontohan Festival Olahraga Masyarakat Desa Wisata 2024
Ia mengatakan, untuk mengasah potensi desa wisata itu perlu dukungan anggaran. "Saya mempercayai selain mengasah potensi yang dimiliki sebuah desa wisata, pembangunan, dan pengembangan menuju desa wisata yang maju dan mandiri membutuhkan anggaran," kata Wiryanti.
Wiryanti mengatakan, saat ini pemerintah sudah memberikan sejumlah anggaran dana desa. Namun dana desa itu tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata.
Ia menambahkan, ada lebih dari 74 ribu desa di Indonesia, dan sekitar 7.400 di antaranya adalah desa wisata.
Baca Juga:
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Ingatkan Pentingnya Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan
"Tak ada desa yang identik. Setiap desa memiliki potensi yang menjadi daya tariknya masing-masing. Maka pengetahuan tentang pengelolaan anggaran pengembangannya menjadi kunci penting untuk pengembangan desa wisata yang mandiri, tangguh dan berdaya saing," katanya.
"Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Oleh karena itu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa wisata adalah juga salah satu kunci penting untuk membangun pondasi kekuatan negara dari desa," ujar Wiryanti.
Dalam acara ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjadi keynote speaker dan sejumlah narasumber yang hadir secara offline dan online yaitu: Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, dan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi.
