Hadir dalam forum tersebut perwakilan Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, pondok pesantren, hingga Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Pelibatan banyak institusi tersebut menegaskan bahwa penentuan awal Ramadhan dilakukan melalui pertimbangan ilmiah, astronomis, dan musyawarah keagamaan.
Baca Juga:
Pemdes Pasar Sorkam Tapteng Santuni 62 Yatim Piatu dan Kaum Du'afa
Hasil sidang isbat ini sekaligus mengonfirmasi adanya perbedaan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dan Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu (18/2/2026) dengan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal.
Melalui pendekatan astronomi global tersebut, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia tanpa bergantung pada perbedaan geografis negara.
Baca Juga:
PLN Peduli Gelar 1000 Paket Sembako Murah di Johar Baru
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam untuk menyikapi perbedaan awal Ramadhan secara dewasa dan saling menghormati.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
